Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kepala BIN Baru Harus Mampu Menangkal Proxy War"

Kompas.com - 12/11/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara ke depannya diprediksi akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat, yakni proxy war. Untuk itu, diperlukan kepala BIN yang mampu menangkal terjadinya serangan proxy war itu.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, tren proxy war yang saat ini terjadi tentu berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

“Seyogianya mengerti mengatasi perang non-tradisional sehingga juga paham intelijen pertahanan, keamanan, ekonomi, cyber, bahkan proxy,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Ia menjelaskan, proxy war merupakan kondisi perang di mana dua pihak yang saling berseteru tidak melakukan kontak serangan secara langsung. Serangan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai alatnya. Biasanya, kata dia, target serangan proxy war ini adalah sumber daya alam suatu negara.

“Sederhananya, proxy war itu suatu upaya penguasaan SDA kita dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tak terasa kehadirannya,” kata dia.

Ia menambahkan, kepala BIN yang baru juga harus memiliki pola kerja yang matang dalam mengelola informasi. Kesalahan dalam mengelola informasi tentu akan berakibat fatal dalam pengambilan suatu kebijakan.

“BIN harus jadi shield negara, dan jadi mata, hidung, telinga presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI dan Polri untuk menentukan kebijakan politis dan teknis,” katanya.

Nuning mengingatkan bahwa produk intelijen yang diserahkan oleh BIN menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Sedianya, informasi yang diolah tentu tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus cepat.

“Salah info atau keterlambatan info ke presiden akan dibayar mahal oleh pemerintah dan menentukan kredibilitas presiden di mana masyarakat dan dunia internasional,” katanya.

Jika dilihat dari ritme kerja Presiden Joko Widodo, ujar Nuning, maka sosok kepala BIN selanjutnya adalah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa penguasaan atas bidang intelijen, khususnya early detection dan early warning, menjadi sebuah keharusan.

“Bahaya sekali kalau BIN dipimpin oleh orang yang tak punya integritas dan ambivalen dalam loyalitasnya,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com