Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Menko Kemaritiman, Tak Perlu Kantor Besar asal Ada Internet...

Kompas.com - 28/10/2014, 09:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo bergegas menuju mobil hitam Honda Civic berpelat nomor B 1132 RFY seusai melakukan wawancara dengan sejumlah media.

Indroyono mengambil tempat duduk di samping sopir. Di bangku belakang sudah ada dua stafnya. Keringatnya pun bercucuran. Di tangannya, Indroyono masih memegang kertas-kertas.

"Mau ke (gedung) BPPT ini, lantai 3. Mau jumpa pers," ucap Indroyono seusai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/10/2014) sore.

Kementerian Koordinator Kemaritiman adalah kementerian baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kementerian ini dibentuk untuk mengawal visi pemerintahan saat ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

Di bawah kementerian ini, ada Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Di awal tugasnya, Indroyono dihadapkan kerepotan mengurus kantor baru hingga birokrasi baru.

Indroyono belum memiliki ajudan seperti menteri lainnya. Bahkan, pegawai dan fasilitas kerja pun belum ada.

Jika para menteri lain menumpang mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon selama beraktivitas, Indroyono hanya kebagian "jatah" Honda Civic yang biasa dipakai pejabat eselon II.

"Kami mendapatkan arahan untuk segera punya kantor, jadi kami akan berkoordinasi dengan Mensesneg soal kantor, koordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan anggaran operasional sampai Desember ini karena belum masuk APBN kan, dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk menyusun organisasi," ucap Indroyono. 

Indroyono mengaku dilarang oleh Jokowi untuk membangun kantor baru atau merekrut pegawai baru. Untuk para pegawai yang akan membantu kerjanya, kata Indroyono, akan disiasati dengan meminjam pegawai dari Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata.

Meski terkendala fasilitas dan struktur organisasi, Indroyono menyatakan, Kemenko Maritim tetap harus bergerak. Ia berseloroh, selama ada sambungan internet, tak perlu ada kantor besar.

"Sekarang sudah zaman modern, ya kantor tuh enggak perlu kantor besar, yang penting efisien di situ. Yang penting ada internet, Wi-Fi, ada teleconference dan videoconference. Jangan sampai karena enggak ada kantor dan fasilitas jadi kami enggak kerja, enggak boleh," ungkap dia.  

Terkait dengan fokus kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman, Indroyono mengaku sedang berkonsultasi dengan kementerian di bawahnya.

"Kementerian itu akan diarahkan banyak ke program maritim, misalkan pariwisata di situ seperti pariwisata baharinya digenjot, SDM sumber daya di laut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Nasional
Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Nasional
Palestina Tak Kunjung Jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan

Palestina Tak Kunjung Jadi Anggota PBB, Kemenlu: Masalahnya di Dewan Keamanan

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Haji Indonesia Patuhi Larangan Saat Berihram

Kemenag Minta Jemaah Haji Indonesia Patuhi Larangan Saat Berihram

Nasional
Jokowi Kunker ke Sumsel, Akan Kunjungi RSUD hingga Gudang Bulog

Jokowi Kunker ke Sumsel, Akan Kunjungi RSUD hingga Gudang Bulog

Nasional
KPK Akan Dakwa SYL atas Dugaan Gratifikasi Rp 60 M, TPPU Rp 104,5 M

KPK Akan Dakwa SYL atas Dugaan Gratifikasi Rp 60 M, TPPU Rp 104,5 M

Nasional
24 WNI Ditahan karena Visa Palsu, Kemenag Wanti-wanti soal Tawaran Haji Tanpa Antre

24 WNI Ditahan karena Visa Palsu, Kemenag Wanti-wanti soal Tawaran Haji Tanpa Antre

Nasional
Kejagung: Kasus Korupsi Emas 109 Ton Berbeda dengan Kasus Budi Said

Kejagung: Kasus Korupsi Emas 109 Ton Berbeda dengan Kasus Budi Said

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Diberi Cincin oleh SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Diberi Cincin oleh SYL

Nasional
Momen Jokowi dan Iriana 'Nge-vlog', Beri Semangat ke Warganet yang Berangkat Kerja  Pagi-pagi

Momen Jokowi dan Iriana "Nge-vlog", Beri Semangat ke Warganet yang Berangkat Kerja Pagi-pagi

Nasional
Saat SYL Hamburkan Uang Negara dan Pribadi buat Biduan Nayunda...

Saat SYL Hamburkan Uang Negara dan Pribadi buat Biduan Nayunda...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com