Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Arya Brata Nilai Pemberantasan Korupsi Era SBY Jauh dari Harapan

Kompas.com - 16/10/2014, 20:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Robby Arya Brata, menilai upaya pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu indikatornya, menurut Robby, adalah indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih di bawah 4.

"Harus kita akui lebih ada perbaikan. Namun, itu masih jauh dari harapan masyarakat, misalnya dilihat dari beberapa indikator, seperti transparansi internasional, skor IPK kita selalu di bawah 4. Kemarin terakhir 3,2, target SBY tidak tercapai, targetnya kan 5," kata Robby saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).

Menurut dia, target SBY dalam meningkatkan IPK ini gagal karena kurang kuatnya komitmen pemerintah. Robby menilai, komitmen tersebut sedianya tidak hanya datang dari Presiden, tetapi semua unsur pimpinan, baik dari legislatif maupun yudikatif.

"Kalau SBY komitmen tapi yang lainnya tidak, ya percuma saja," sambung dia.

Pria yang meraih gelar doktor di Australia ini menyinggung sistem kepartaian yang, menurut dia, belum maksimal diperbaiki. Dia mengatakan, seharusnya sistem kepartaian dibuat berintegritas. Robby juga menilai KPK butuh pimpinan yang fokus pada bidang pencegahan korupsi.

Menurut dia, KPK saat ini lemah dalam bidang pencegahan. Kelemahan itu tampak dari terus terjadinya operasi tangkap tangan, terutama di daerah-daerah.

"Kalau disadari, pimpinan KPK selama ini orang hukum, orang hukum itu kan sering yang dikedepankan itu penindakan karena memang tugasnya orang hukum seperti itu. Padahal, korupsi ini bukan hanya fenomena hukum, tapi juga fenomena politik sosial dan ekonomi," papar Robby.

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, Robby akan berupaya memperbaiki integritas para pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum dengan mengubah sistemnya. Dia menjamin tidak ada lagi oknum pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum yang tertangkap tangan KPK kelak.

"Tidak ada lagi yang ditangkap karena sistemnya sudah berintegritas. Karena gini, jika suatu sistem itu tidak diperbaiki integritasnya, kita nangkap orang di situ, terus nanti yang menggantikannya juga bisa tertangkap lagi. Kasihan kalau seperti itu, istilahnya kalau sekarang itu, orang seperti malaikat, masuk sistem, bisa menjadi setan. Nah, saya penginnya orang yang ibarat itu setan masuk ke sistem itu bisa jadi malaikat," papar Robby.

Robby juga menegaskan bahwa ia independen. Ia menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menduga dia dekat dengan Istana karena lama berkarier di Sekretariat Kabinet. Robby kini menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pansel Capim KPK menyerahkan nama Robby dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Presiden hari ini. Kedua orang itu nantinya akan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selanjutnya, DPR akan memilih satu orang untuk mengisi posisi Busyro yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com