"Kenapa Jokowi sibuk (urus) legislatif, harusnya sibuk kementerian," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Fahri meminta Jokowi untuk menunaikan janjinya saat berkampanye. Ia mencontohkan janji Jokowi berupa nelayan mendapatkan pembiayaan, petani mudah mengelola lahan sawah, kemudian industri berkembang. "Jokowi jangan urusi legislatif," tuturnya.
Sementara itu, untuk wacana pemekaran komisi, Fahri menilai hal itu masih dibicarakan. Pasalnya, DPR kini mengawasi anggaran yang mencapai Rp 2.000 triliun. "Bagaimana mengawasinya. Itu harus diawasi," ujarnya.
Menurut dia, komisi di DPR tidak perlu ditambah. Namun, terdapat sub komisi untuk pengawasan mitra kerja. Politisi PKS itu menilai lebih baik DPR menunggu format kementerian yang akan dibentuk Jokowi-JK.
"Kita tunggu apakah ada perubahan nama kementerian, regrouping itu, kita tunggu, baru disepakati setelah pelantikan dan menunggu kabinet. Ini bukan bagi-bagi kekuasaan," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.