Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Sudah Siap Beli 3 "Drone" dari Amerika

Kompas.com - 09/10/2014, 23:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo dinilai telah memahami konsep pertahanan negara kuat yang harus diterapkan di negara maritim seperti Indonesia ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi wilayah laut dan udara Indonesia ialah dengan memiliki pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle-UAV) atau drone.

"Generasi perang mendatang dibutuhkan integrated power, beliau (Jokowi) sudah paham soal perlunya powerful defence," kata pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/10/2014).

Connie mengaku, beberapa waktu lalu, ia sempat berbincang dengan Jokowi soal rencana pembelian pesawat drone tersebut. Kepada dirinya, Jokowi mengaku hendak membeli tiga unit drone sejenis Global Hawk, yang dibuat Amerika Serikat.

Ia menuturkan, harga satu unit drone tersebut terbilang cukup fantastis, mencapai Rp 4,3 triliun. Karena itu, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 12 triliun sampai Rp 13 triliun untuk membeli ketiga drone tersebut.

"Harga itu tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh karena bisa melindungi potensi kerugian Rp 300 triliun atas aksi pencurian ikan dan sumber daya alam yang terjadi di negara kita," kata Connie menirukan pernyataan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com