Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 09/10/2014, 10:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menyoroti soal pemilihan presiden beberapa waktu lalu, kalangan ilmuwan Indonesia dari berbagai perguruan tinggi kembali mengeluarkan seruan moral mengenai penyelenggaraan negara agar berjalan tetap demokratis dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

"Kita lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi roh, spirit, dan sendi kehidupan bangsa ini," demikian antara lain bunyi seruan moral ilmuwan Indonesia yang dimotori Ketua Program Pascasarjana Interdisiplin UI Prof Dr Sulistyowati Irianto Soewarno MA di Jakarta, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara.

Sejumlah ilmuwan lain yang bergabung dalam seruan moral itu antara lain Dekan Fakultas Kedokteran UI Dr Ratna Sitompul dan Dr Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Para ilmuwan atas nama "Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa" ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan tata kehidupan antarwarga ditegakkan atas dasar konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Mereka menyikapi bahwa perkembangan politik belakangan ini mengkhawatirkan dan sudah berdampak pada merosotnya kepercayaan publik di dalam maupun di luar negeri dan berpengaruh pada dunia ekonomi.

Beberapa waktu lalu, saat proses penghitungan suara Pilpres 2014 terjadi perbedaan di berbagai hasil hitung cepat, kalangan ilmuwan juga menyampaikan seruan moral untuk menghindari "perpecahan" bangsa lantaran antarpendukung capres dan cawapres saling mengklaim kemenangan.

Menurut Sulistyowati, kontribusi kepada masyarakat terutama dalam peristiwa dan masalah mendasar bangsa adalah kewajiban dan tanggung jawab ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan nonpemerintah, melalui kerja akademik dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami bersikap demi kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat serta terbangunnya peradaban kemanusiaan Indonesia masa depan," katanya.

Para ilmuwan bersama publik, katanya, berharap proses pengambilan kebijakan politik yang diputuskan para elite lebih mementingkan bangsa dan masa depannya ketimbang kepentingan kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com