Bupati Karawang Belum Tahu Jadi Tersangka Pencucian Uang, Istrinya Hanya Senyum

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Karawang Ade Swara mengaku belum tahu jika dia dan istrinya Nurlatifah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini merupakan yang kedua bagi Ade dan Nurlatifah setelah keduanya menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mal di Karawang.

"Belum tahu saya," ucap Ade singkat saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Selasa (7/10/2014).

Ade akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat dia dan istrinya. Ade yang ditahan di Rumah Tahanan Guntur Jakarta Selatan itu tampak mengenakan baju tahanan ke luar mobil tahanan menuju pintu masuk Gedung KPK.

Secara terpisah, Nurlatifah enggan mengomentari penetapan dia sebagai tersangka TPPU. Nurlatifah hanya tersenyum ketika ditanya soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan KPK kepada dia dan suaminya itu. KPK menetapkan Ade Nurlatifah sebagai tersangka TPPU melalui surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 3 Oktober lalu.

Penetapan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka TPPU merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan keduanya terhadap PT Tatar Kertabumi terkait izin pembangunan mal di Karawang. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya menemukan adanya indikasi jika Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sebelum menetapkan Ade sebagai tersangka, KPK telah melakukan penelusuran aset Ade dan Nurlatifah. KPK menetapkan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka pemerasan pada 18 Juli 2014. Keduanya diduga memeras PT Tatar Kertabumi yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Mereka diduga meminta uang Rp 5 miliar kepada PT Tatar Kertabumi untuk penerbitan surat izin tersebut. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dollar berjumlah 424.329 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 17 hingga 18 Juli 2014 dini hari.

Terkait penetapan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka, pengacara keduanya Haryo B Wibowo mengaku belum diberitahu KPK. Kendati demikian, Haryo mengakui bahwa penyidik KPK pernah menanyakan kepada Ade ihwal aset yang dimiliki orang nomor satu di Karawang itu. Menurut Haryo, Ade dan istrinya sudah kaya sejak dulu. Nenek Nurlatifah, kata dia, berbisnis emas sejak tahun 1980-an. "Neneknya Bu Latifah dari zaman Belanda jual emas," ucap Haryo.

Selain itu, menurut dia, Ade memiliki usaha yang maju. Dia menyebut kliennya itu sebagai pedagang emas terbesar di Karawang, serta memiliki usaha sarang burung walet yang besar. "Dari dulu uangnya banyak, pedagang emas terbesar di Karawang, waletnya juga besar, dari 80-an asetnya juga banyak," sambung Haryo.

Meskipun demikian, Haryo mengakui bahwa tidak semua aset kliennya itu dimasukan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di KPK. "Memang ada LHKPN yang enggak dimasukkan ke LHKPN karena sebagai persyaratan mau pilkada, enggak dibuat detil yang dibuat stafnya yang lupa melaporkan," ujar Haryo.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK 25 Oktober 2010, Ade tercatat memiliki harta Rp 5,9 miliar. Harta itu terdiri dari beberapa bidang lahan dan bangunan, serta sejumlah alat transportasi. Lahan dan bangunan yang dilaporkan Ade kepada KPK nilainya kurang lebih Rp 5,57 miliar dan tersebar di Karawang. Dia juga melaporkan mobil, yakni Honda CRV, Hyundai Atoz, dan Isuzu Panther. Ade tidak tercatat memiliki bisnis atau usaha apa pun, termasuk jual beli emas dan bisnis sarang burung walet.