Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Korban Sekaligus Pemain Akrobat Politik

Kompas.com - 07/10/2014, 08:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan tidak perlu merespons berlebihan akrobat politik Koalisi Merah Putih yang mendepaknya dari paket calon pimpinan MPR. Ia menyarankan PPP realistis dengan suhu politik nasional saat ini.

"PPP jangan kaget jadi korban akrobat politik karena dia korban sekaligus pemain," kata Kristiadi, Selasa (7/10/2014) pagi.

Kristiadi menjelaskan, sebelum didepak dari paket calon pimpinan MPR, PPP dianggapnya telah lebih dulu berakrobat. Akrobat PPP yang ia maksud adalah kelompok pengurus kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy (Romi) yang menyiratkan ketidaknyamanan di Koalisi Merah Putih karena mengarah ingin mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Kristiadi, akrobat PPP kubu Romi ini telah terendus oleh elite Koalisi Merah Putih (KMP) sehingga didepak dari kursi jabatan strategis, semisal pimpinan MPR. Ia yakin, KMP menaruh khawatir yang sangat kental jika suatu saat PPP membelot ke barisan partai pendukung Jokowi-JK setelah berganti kepengurusan dan memiliki posisi strategis di parlemen. "Sangat sulit kalau di internal PPP tidak memiliki garis yang sama. Ini kekhawatiran Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa PPP tidak masuk dalam paket calon pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Merah Putih. Fadli berharap PPP dapat menerimanya dengan legawa dan tidak melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih. Fadli menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil rapat pimpinan Koalisi Merah Putih. Dalam rapat itu disepakati paket calon pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih berasal dari Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, dan DPD. Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, PPP masih berpeluang mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR. Pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan akan diatur setelahnya.

Secara terpisah, Demokrat bersama Koalisi Merah Putih sudah sepakat mengajukan paket Pimpinan MPR dengan komposisi terdiri dari 4 orang perwakilan parpol koalisi dan 1 perwakilan dari DPD. Sementara itu, koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengajukan paket dengan komposisi Ketua MPR yang akan diisi oleh perwakilan DPD, dan empat wakil oleh perwakilan partai koalisi dan Koalisi Merah Putih.

Berdasarkan hasil sidang pleno DPD, Senin malam, Oesman Sapta terpilih menjadi calon pimpinan MPR mewakili DPD. Oesman menyatakan DPD akan solid dan memprioritaskan paket yang menjadikan wakil dari DPD sebagai Ketua MPR. Pemilihan calon pimpinan MPR akan digelar pada Selasa pagi ini dalam sidang paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri Buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri Buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com