Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penentuan Waktu Pemilihan Pimpinan DPR "Deadlock"

Kompas.com - 01/10/2014, 17:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA KOMPAS.com
- Rapat konsultasi pimpinan partai politik dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sementara untuk membahas waktu pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 menemui jalan buntu, Rabu (1/10/2014). Koalisi Merah Putih mendesak agar penentuan pimpinan DPR ditentukan pada malam ini. Namun, sejumlah partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta agar penentuan ditunda.

"Lebih cepat lebih baik. Kami ingin malam ini. Biar cepat selesai urusannya," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu.

Fraksi lain yang meminta agar pemilihan pimpinan DPR tetap malam ini, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ingin hari ini. KMP insya Allah solid," ucap Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

Sementara itu, fraksi yang meminta agar penentuan pimpinan DPR ditunda adalah PDI-P, PKB, PPP, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

"Kami minta ditunda karena sudah lelah dengan paripurna dan yang lain," ucap Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far.

Marwan pun tak menampik adanya upaya lobi yang lebih panjang dengan fraksi-fraksi lainnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menuturkan, pihaknya tengah berusaha melobi tiga fraksi lain, yakni Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Demokrat untuk menghadapi pemilihan pimpinan DPR.

"Ketiga partai itu yang paling berpeluang. Tapi lobi hingga hari ini masih terus berjalan. Maka dari itu, lebih baik hari istirahat dulu saja," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, pihaknya ingin agar pemilihan pimpinan DPR ditunda lantaran pihaknya masih butuh waktu untuk koordinasi internal.

"Teman-teman sudah tidak ada, dan kami belum sempat rapat fraksi. Jadi lebih baik jangan sekarang, kita butuh waktu koordinasi," ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah Demokrat masih melakukan penjajakan dengan PDI-P lantaran kedua partai ini meminta pemilihan pimpinan DPR ditunda, Agus menampiknya.

"Ya, enggak begitu lah. Itu kebetulan saja sama," seloroh adik ipar Ibu Negara Ani Yudhoyono itu.

Saat ini kubu pendukung Jokowi-JK tengah melakukan pendekatan untuk menarik partai-partai dalam Koalisi Merah Putih. Jokowi bahkan disebut sudah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kemarin malam. (baca: SBY Bertemu Jokowi, Demokrat Disebut Bakal Bergabung Koalisi Jokowi-JK)

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan oleh fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu orang calon ketua dan empat orang calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usulan itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR.

Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Setiap anggota memilih satu paket calon. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat paripurna DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com