Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik jadi Anggota DPR, Krisna Mukti Kenakan Jas dan Celana Seharga Rp 750.000

Kompas.com - 01/10/2014, 06:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019, Krisna Mukti, mengaku tak memiliki persiapan khusus untuk menghadiri pelantikannya. Ia bahkan mengaku hanya akan mengenakan jas seharga Rp 750.000 saat dilantik menjadi anggota DPR.

"Murah kan? Ngapain mahal-mahal," kata Krisna, saat dijumpai di sela-sela gladi bersih pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Pria yang terkenal lewat sejumlah sinetron yang dibintanginya ini mengaku membuat jas di penjahit langganannya yang lokasinya tidak jauh dengan kediamannya. Ia mengungkapkan, terpaksa membuat jas baru karena tak memiliki persediaan jas untuk acara resmi semisal pelantikan anggota DPR.

"Harga segitu sudah sama celana. Sisanya kemeja lama, dasi lama, sepatu juga lama," ujarnya.

Krisna menuturkan, sebagai seorang entertainer, dirinya merasa lebih cocok duduk di Komisi X DPR yang membidangi kesenian dan budaya, pemuda, olahraga dan pariwisata. Tapi jika partai menugaskannya di komisi lain, ia juga mengaku siap.

Secara pribadi, ia tak memiliki persiapan khusus selain mengikuti pembekalan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dari pembekalan itu ia mendapat banyak pengetahuan, di antaranya adalah fungsi DPR dalam melakukan tugas pengawasan, budgeting, dan pengawasan.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujarnya.

Anggota DPR periode 2009-2014 berakhir masa tugasnya pada 30 September 2014. Posisi mereka akan digantikan oleh sejumlah wakil rakyat muka baru dan anggota yang kembali terpilih untuk masa bakti hingga lima tahun ke depan. Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 akan dilakukan pada 1 Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com