Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Pastikan Sanksi Keras untuk 11 Kader yang Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 26/09/2014, 18:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Fraksi Partai Golkar yang mendukung pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Menurut Ical, sanksi tersebut akan dibahas dan diberikan oleh mahkamah Partai Golkar. Aburizal menhelaskan, anggota Fraksi yang membelot itu jumlahnya sangat kecil dan tak signifikan. Di luar itu, Ical mengatakan, Golkar solid mendukung pilkada melalui DPRD.

"Pasti ada tindakan, ada sanksi keras. Nanti mahkamah partai yang putuskan," kata Aburizal, seusai memberi pengarahan pada anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) sore.

Diberitakan sebelumnya, ada 11 anggota Fraksi Golkar yang berbeda sikap dengan keputusan Golkar mendukung pilkada melalui DPRD. Dari 11 anggota Fraksi Golkar itu, salah satunya adalah Poempida Hidayatullah.

Poempida menyebutkan, dua rekannya, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, juga memilih sikap berbeda dari fraksi. Nama lainnya yang disebut Poempida adalah Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Menurut Poempida, dia bersama 10 anggota fraksi lainnya memutuskan untuk membelot karena menilai, rakyat seharusnya mendapatkan hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung. Berdasarkan hasil voting, kubu pendukung Pilkada melalui DPRD menang dan RUU Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com