Kepala Daerah, Ya Harus Dipilih Rakyat...

Kekuatan dua kelompok pendukung pilkada langsung dan oleh DPRD pun hampir sama kuat di DPR. Sebagai representasi rakyat, seharusnya apa yang mereka perjuangkan pun sesuai dengan suara yang diwakilinya. Lalu, bagaimana komentar masyarakat?

Salah satu karyawan swasta di Jakarta, Bagus Dwi Sandi Putra, berpendapat, seharusnya kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sandi menilai, mekanisme ini merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Ia khawatir, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan ada proses yang tidak transparan.

"Jadinya enak di mereka. Transaksi mereka (calon kepala daerah dan anggota DPRD) jadinya sangat mudah. Kalau pemilihan langsung kan emang itu sudah esensi dari demokrasi," kata Sandi, saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan, di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2014).

Senada dengan Sandi, Goldtaria Lan, salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta, juga meragukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut dia, proses di DPRD akan banyak intervensi oleh petinggi partai.

"Pilkada oleh DPRD kan rawan intervensi petinggi partai. Karena wakil rakyat kan nurutnya sama petinggi partainya," ujar Goldta.

Ia juga mengaku apatis terhadap perilaku anggota legislatif yang tidak sepenuhnya berjuang demi rakyat. Goldta meminta pemerintah agar tetap mempertahankan mekanisme pilkada langsung, dengan catatan mekanismenya harus dievaluasi dan disempurnakan.

Sementara itu, Desi Rahmawati yang juga salah satu karyawan swasta di Jakarta, berharap, ke depannya pemilihan umum, baik level daerah dan nasional, dilakukan dengan mekanisme online atau E-Voting. Menurut Desi, pelaksanaan pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir memiliki banyak kekurangan sehingga rawan untuk diselewengkan oleh pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara tidak benar.

Ia berpendapat, E-Voting bisa menjadi alternatif agar pemilihan tetap mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Desi juga menolak pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. 

"Kalau mereka (DPRD) kan nanti bisa memilih yang kurang bagus. Karena mereka memilih hanya karena faktor satu kubu (partai dan koalisi). Mekanisme langsung  ini sistemnya saja diperbaiki," kata Desi.

Bagaimana dengan Anda?