Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ingin Semua Lembaga Sampaikan Pertanggungjawaban ke MPR

Kompas.com - 22/09/2014, 15:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra mengusulkan penambahan wewenang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengadakan sidang tahunan. Usulan ini akan dimasukkan dalam pembahasan panitia ad hoctata tertib MPR.

"Yang diusulkan adalah MPR bersidang setiap tahun, di mana semua lembaga negara menyampaikan pertanggungjawabannya, bukan ke MPR, melainkan ke publik," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (22/9/2014).

Selama ini, kata Martin, lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, tidak pernah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Padahal, kewenangan MPR besar sekali.

"Kami ingin penguatan institusi MPR dalam rangka sistem konstitusi yang pro-rakyat. Jangan sudah terbentuk, kemudian tidak ada lagi hubungannya dengan rakyat," kata Martin.

Khusus untuk Mahkamah Konstitusi, Martin menilai lembaga itu terkesan melangkahi MPR dalam memutuskan judicial review sebuah undang-undang. "Padahal, mereka baru saja diangkat sebagai hakim konstitusi. Harusnya, MPR juga ditanya, artinya MPR juga ditanya soal konstitusi. Yang buat konstitusi kan MPR. Selama ini, MK menafsirkan sendiri," kata Martin.

Rapat paripurna MPR hari ini mengesahkan susunan panitia ad hoc tata tertib MPR. Tata tertib itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). MPR akan mengesahkan rancangan tata tertib pada akhir September 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com