Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Cenderung Ikuti Demokrat, Tak Mau Terikat Koalisi Merah Putih"

Kompas.com - 22/09/2014, 11:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi mengubah sikap politiknya menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. Perubahan sikap politik itu bisa saja terjadi karena PAN tak ingin terikat di Koalisi Merah Putih.

Syamsuddin menjelaskan, selama ini Ketua Umum PAN Hatta Rajasa selalu mengikuti langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia yakin, ketika Demokrat memberi sinyal mendukung Jokowi-JK melalui dukungan pada pilkada langsung, PAN secara perlahan akan mengikutinya.

"PAN cenderung mengikuti posisi Demokrat yang tidak mau terikat dengan (Koalisi) Merah Putih. Di sini, 'politik besan' sangat memengaruhi," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Senin (22/9/2014).

Selain itu, kata Syamsuddin, Hatta akan membawa PAN dalam barisan partai pendukung Jokowi-JK untuk alasan pribadi. Syamsuddin menyebut Hatta ingin mendapat perlindungan dari pemerintah yang berkuasa.

"Bagaimanapun juga, Hatta berkepentingan mencari rasa aman. Tidak ada yang bisa menggagalkan PAN mendukung Jokowi, kecuali ada kontrak tertulis dengan Prabowo," ujarnya. (Baca: SBY Pastikan Partai Demokrat Tidak Ikut Koalisi Merah Putih dan Jokowi)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa 80 persen PPP dan PAN akan bergabung ke kubunya. Hal itu ditandai dengan kedatangan petinggi kedua partai politik tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. (Baca: Jokowi: 80 Persen PPP dan PAN Bergabung)

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya mendukung pilkada langsung bukan karena koalisi Jokowi-JK. Amir juga menampik bahwa dukungan terhadap pilkada langsung ini akan membuat Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com