JK: Kalau Menteri dari Parpol Tidak Baik, Ganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir soal jatah 16 kursi menteri untuk parpol pendukungnya dan presiden terpilih Joko Widodo. Kalla menjamin kabinet mendatang akan diisi oleh orang-orang terbaik.

"Nanti dikasih orang terbaik, yang penting kerjanya. Kita jamin kerjanya baik. Kalau tidak baik, ganti," kata Kalla seusai menghadiri acara Palang Merah Indonesia di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Kalla mempertanyakan kekecewaan berbagai pihak atas alokasi kursi untuk politisi tersebut. Menurut Kalla, jumlah kursi yang disediakan untuk kader partai dalam pemerintahan mendatang lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi kursi menteri untuk parpol di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kecewa kenapa? Sekarang kan lebih kecil, dulu 20 (kursi)," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Hingga saat ini, Jokowi-JK belum menjabarkan kementerian apa saja yang akan dipimpin kader parpol. Hanya, mereka sudah mengungkapkan tujuh kementerian yang akan diisi profesional nonparpol, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

Menteri asal parpol disorot publik lantaran rendahnya kinerja kementerian yang dipimpin kader parpol. (baca: "Menteri asal Parpol Lebih Banyak Mudaratnya" dan Survei Lingkaran SI: Publik Khawatir Kinerja Menteri dari Parpol)

Sorotan semakin tajam setelah tiga menteri asal parpol terjerat kasus korupsi. Mereka, yakni Suryadharma Ali (saat itu menjabat menteri agama sekaligus ketua umum PPP), Andi Mallarangeng (saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina dan Sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Demokrat), serta Jero Wacik (saat itu menjabat Menteri ESDM sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat).