Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2014, 09:26 WIB


KOMPAS.com - DI dalam dan di luar istana, hari-hari ini, cukup meriah perbincangan tentang subsidi harga bahan bakar minyak dan promosi orang-orang yang menginginkan jabatan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Jauh-jauh hari sebelum Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014, promosi nama-nama untuk jabatan menteri kabinet itu telah dilancarkan sejumlah orang. Ketika kampanye Pilpres 2014 berlangsung, bisa dilihat foto-foto diri orang-orang itu. Foto-foto mereka disisipkan di antara foto atau gambar Jokowi-JK di spanduk-spanduk yang dipasang di tempat umum atau dekat kediaman Jokowi-JK.

Mungkin saja spanduk semacam itu dibuat sendiri oleh orang-orang yang ingin menjadi pejabat dalam pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dalam kabinet.

Saat ini, orang-orang dekat Jokowi-JK banyak dibanjiri curriculum vitae atau CV (riwayat hidup singkat) orang-orang yang ingin menjadi menteri. ”Tumpukan tinggi kertas CV sudah masuk ke tempat saya,” ujar seseorang yang dekat dengan JK.

Sebagian besar CV atau riwayat hidup singkat para pemburu kursi menteri itu cenderung narsis, terlalu memuji diri sendiri atau mengajukan yang sangat baik tentang dirinya. Boleh narsis, tetapi apa mereka berani menjalani apa yang dikatakan Jokowi? Menurut Jokowi, menjadi menteri itu harus berani menghadapi mafia, tentu termasuk mafia minyak. KPK pun kini belum gencar menyerang mafia ini.

SBY puji JK

Tentang subsidi BBM, mari kita buka buku Selalu Ada Pilihan, tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah subjudul ”Harus Siap menghadapi Politik Aneh dan Ganjil”. Pada Juni 2013 lalu, SBY hadir dalam pertemuan para tokoh fraksi-fraksi partai koalisinya. Seorang tokoh partai besar dalam koalisi itu mengatakan, partainya akan mendukung kenaikan harga BBM yang akan diajukan pemerintah.

”Justru parpol yang tokoh besarnya bertemu dan berjanji kepada saya... menjadi penentang dan penantang yang luar biasa,” kata SBY.

SBY pun meragukan pemimpin redaksi media massa yang mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ”Jangan-jangan justru yang diberikan ruang besar di televisi atau koran yang mereka pimpin yang menentang kenaikan harga BBM itu,” kata SBY.

Menurut SBY, tidak banyak tokoh yang konsisten dan kesatria soal sikap kenaikan harga BBM ini. Salah satu tokoh itu, kata SBY, adalah JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com