Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menperin Memaklumi Presiden SBY Tak Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 02/09/2014, 10:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat memaklumi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir masa jabatannya. Ia juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini belum tepat lantaran adanya kenaikan harga komoditas lainnya yang sudah dilakukan.

"Tahun ini berturut-turut sudah ada kenaikan harga barang, seperti elpiji, tarif dasar listrik. Itu jadi salah satu pertimbangan pemerintah," kata Hidayat di Jakarta, Senin (1/9/2014) malam, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, dengan pertimbangan itu, pemerintahan SBY tidak ingin membebani masyarakat lagi pada tahun ini.

"Mungkin nanti giliran pemerintah yang baru untuk menaikkan harga BBM," katanya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menutup kemungkinan dilakukan tak lama seusai pelantikan presiden-wapres terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla pada Oktober mendatang.

Menurut dia, kenaikan harga BBM harus dilakukan bertahap agar kenaikan inflasi bisa diminimalisasi dan situasi ekonomi tetap kondusif. 

Sementara itu, terkait besaran kenaikan harga BBM yang ideal, Hidayat tidak berkomentar secara spesifik.

"Semua perhitungan sudah ada. Simulasi kenaikan berapa dengan segala dampaknya. Untuk memutuskan kapan dan berapa kenaikannya, itu keputusan politik," katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah baru untuk mempersiapkan kompensasi bagi masyarakat miskin jika dilakukan kenaikan harga BBM nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com