Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekarang Saatnya Jokowi-JK Formulasikan Janji Kampanye Jadi Kebijakan

Kompas.com - 22/08/2014, 11:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah MK menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden 2014, sekarang giliran pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memformulasikan penerapan janji kampanye ke dalam pmerintahan.

"Harus segera memformulasikan janji kampanye supaya jadi kebijakan pemerintahan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Achmad Basarah, Jumat (22/8/2014). Dia pun mengatakan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih cepat sekarang.

Setidaknya, kata Basarah, tim transisi yang dipimpin oleh Rini Mariani Soemarno tersebut dapat merumuskan program jangka pendek yang bisa segera dilaksanakan begitu Jokowi-JK dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Basarah berpendapat, kebijakan itu juga harus sinkron dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. "Termasuk menganalisa kelemahan fiskal sebagai dampak penyusunan APBN yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," sebut dia.

Sesudah formulasi tersebut didapat, kata Basarah, Jokowi-JK harus menginventarisir masalah di seluruh kementerian dan lembaga. Inventarisasi masalah itu berguna untuk menentukan figur menteri yang tepat dengan kriteria kredibel, bersih, dan kompeten.

"Sehingga nanti enggak ada lagi istilah seorang menteri harus beradaptasi setelah pelantikan, dan pemerintahan Jokowi-JK bisa langsung tancap gas," ujar Basarah.

Seperti diketahui, putusan MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait sengketa Pilpres 2014, Kamis (21/8/2014). Keputusan ini pun otomatis menguatkan penetapan hasil Pemilu Presiden 2014 dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014, yang memenangkan pasangan Jokowi-JK.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com