Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tak Etis Rencanakan Transisi Ketika MK Bersidang

Kompas.com - 08/08/2014, 07:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesiapannya untuk membantu Presiden terpilih Joko Widodo dalam mempersiapkan pemerintahannya. Namun, Presiden menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas masa transisi bersama Jokowi. Dia akan menunggu terlebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebulan yang lalu saya sudah katakan, andai kata dalam transisi nanti saya diminta oleh presiden terpilih membantu beliau dalam mempersiapkan pemerintahan akan datang agar terjadi kesinambungan, saya dengan senang hati akan melakukannya. Itu sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu," ujar Presiden dalam sebuah rekaman video yang diunggah di YouTube, Kamis (7/8/2014) malam.

Di dalam rekaman dengan durasi sekitar 14 menit itu, Kepala Negara mengaku yang menjadi hambatan pembahasan masa transisi saat ini adalah proses persidangan terkait gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Oleh karena itu, saya ulangi seruan saya. Semua pihak harus bersabar terlebih dulu," kata dia.

Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu merasa tidak etis apabila saat ini dia dan menteri-menteri dalam kabinetnya mulai membahas transisi dengan Presiden terpilih.

"Rasanya tidak baik dan tidak etis ketika MK tengah bersidang, belum mengambil putusan apa pun, lantas saya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta merencanakan masa transisi pemerintahan," ungkap Presiden.

Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat,

Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai kepala di Rumah Transisi itu. Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye. 

Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com