Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Buka Peluang Ketum Partai Jabat Menteri

Kompas.com - 01/08/2014, 15:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan agar ketua umum partai politik tak menjabat menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla, menguat belakangan ini. Namun, JK tak bisa memastikan bahwa semua ketua umum partai koalisi tak akan mendapat posisi menteri.

"Yang pasti PDI-P dan Nasdem tidak, PKB saya tidak tahu, mungkin saja, saya kira tidak. Saya belum tahu. Mayoritas tidak," ujar Jusuf Kalla (JK) seusai melakukan shalat Jumat di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

JK menjelaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal memang tidak berminat menjadi menteri, demikian pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sementara itu, dua ketua umum lainnya, yakni Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, diakui JK masih berpeluang masuk dalam kabinet.

Terkait penyusunan kabinet itu, JK mengaku bahwa partai koalisi boleh saja mengajukan nama-nama kader terbaiknya sebagai calon menteri. Salah satu yang sudah siap mengajukan nama calon menteri adalah PKB. Menurut JK, pihaknya nanti akan memberikan porsi kepada PKB.

"Kita yang atur berapa," katanya.

Saat ditanyakan apakah ketua umum partai bisa mengganggu kerja pemerintahan, JK tak sependapat. Menurut dia, tiap-tiap menteri akan diberikan fokus pekerjaan dan kebijakan masing-masing.

Meski demikian, JK menegaskan bahwa saat ini dia dan Jokowi sama sekali belum membicarakan kabinet. Dia menyatakan, penyusunan kabinet akan dilakukan selepas MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu presiden, yakni setelah 22 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com