Kementerian Lingkungan Hidup Disarankan Dipimpin Aktivis Lingkungan

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung Bejoe Dewangga menilai, aktivis lingkungan hidup layak dan dapat memberi kemaslahatan bila dipercayai memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dalam pemerintahan selanjutnya.

"Saya sangat sepakat sosok aktivis lingkungan seperti Chalid Muhammad menjadi Menteri Lingkungan Hidup karena memiliki jiwa muda dan semangat masih berapi-api," kata Bejoe, di Bandarlampung, Rabu (30/7/2014), seperti dikutip Antara.

Chalid Muhammad lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, 10 Desember 1965. Sejak 2008, ia menjadi koordinator Institut Hijau Indonesia. Pada periode 2005-2008, Chalid menjadi Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Melalui akun resmi, kubu calon presiden-wares terpilih 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla di media sosial meminta publik berpartisipasi memikirkan siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden periode mendatang.

Chalid masuk dalam Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang disusun tim Jokowi Center. Dua kandidat lain yang diusulkan, yakni Charlie Heatubun dan Dodo Sambodo. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

"Secara kinerja di bidang lingkungan Chalid telah terbukti. Dia belum pernah tersandung kasus, baik HAM maupun korupsi. Selama empat tahun memimpin Walhi Nasional secara pemahaman dan konsep pengelolaan lingkungan hidup telah ditunjukkan dengan solusi dan memberikan manfaat pada rakyat," ujar Bejoe.

Hal yang sudah dilakukan Chalid adalah memperjuangkan hak-hak rakyat ketika dirampas oleh perusahaan. Keberhasilan selama advokasi mendasari pemahaman dalam konsep lingkungan hidup sehingga tidak semudah melepas busur anak panah pada saat memberikan perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Karena itu, jika Menteri Lingkungan Hidup diberikan kepada orang yang paham terhadap lingkungan, maka pengurangan kerusakan lingkungan akan mampu diatasi. Dasar utama penyebab kerusakan lingkungan adalah pada pemberian perizinan di daerah. Kalau menterinya berpengalaman termasuk para aktivis, maka mereka akan membaur dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerjanya bukan obyek kerja," ujarnya.

Menurut Bejoe, Walhi selalu menyikapi persoalan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya perubahan di Kementerian LH dalam memberikan kewenangan sampai tingkat daerah sehingga pengawasan terhadap perusahaan dalam pemberian izin maupun pengawasan operasionalnya harus diperketat.

Chalid adalah aktivis LH yang meyakini bahwa cara efektif bagi perjuangan lingkungan hidup adalah membangun daya kritis masyarakat.

Menurut dia, apabila upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terus meningkat, banyak hal yang dapat berubah di negeri ini, termasuk perbaikan total atas sistem peradilan dan koreksi terhadap paradigma pembangunan yang telah terbukti gagal menyejahterakan rakyat itu.

Chalid meyakini, bila rakyat makin kritis, mereka bisa memberikan sanksi politik terhadap partai atau penguasa yang secara langsung atau tidak memberikan perlindungan terhadap perusak lingkungan hidup.