Bawaslu Prioritaskan Pengawasan Rekapitulasi pada 9 Provinsi Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menyebutkan, ada sembilan provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas pengawasan dalam rekapitulasi. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga setuju untuk membantu Bawaslu mengawasi provinsi-provinsi ini.

"Beberapa daerah itu antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Sembilan provinsi ini priority, beragam problem yang memang patut kita perkuat dalam hal pengawasan," sebut Nasrullah, di Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Meski provinsi-provinsi ini menjadi prioritas, Nasrullah menyebutkan, provinsi lainnya juga tetap diawasi secara ketat. Menurut dia, Bawaslu turun ke hampir setiap provinsi di Indonesia.

"Dengan tidak hanya komisioner, staf pejabat struktural, diturunkan di 33 provinsi," kata Nasrullah.

Sementara itu, anggota Komnas HAM, Maneger Nasution, mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk membantu Bawaslu mengawasi provinsi-provinsi tersebut.

"Bawaslu lengkap datanya di titik-titik mana yang perlu difokuskan. Upaya Komnas HAM membantu Bawaslu menyelesaikan tugas yang berat namun mulia ini sampai saat yang dibutuhkan," papar Maneger.

Selain dengan Bawaslu, kata Maneger, Komnas HAM juga bekerja sama dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas juga bermartabat.