Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Yakin Penyelenggara Pemilu Menjaga Integritas

Kompas.com - 15/07/2014, 09:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan, proses rekapitulasi suara dalam pemilu presiden mulai dari tingkat TPS hingga pusat harus dilihat sebagai sebuah usaha menjaga suara rakyat. Usaha itu, kata dia, penting untuk menjaga sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

"Karena itulah terhadap temuan terjadinya berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara, baik dengan mengubah dokumen C1, maupun dengan menggelembungkan suara saat rekap dilakukan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Dibalik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," kata Hasto melalui siaran pers, Senin (14/7/2014) malam.

Hasto mengatakan, suara rakyat akan benar-benar terlindungi ketika dokumen C1 dan hasil rekap di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi. Pihaknya meyakini, penyelenggara pemilu dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

"Mengingat KPU lahir sejalan dengan semangat reformasi, maka Jokowi-JK yakin bahwa KPU akan menjaga penuh seluruh integritas dan transparansi dalam rekapitulasi. Demikian halnya Bawaslu dan DKPP, akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil, khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ujarnya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga menaruh kepercayaan kepada Polri sebagai penegak hukum untuk bisa menindak siapa saja yang terbukti melakukan manipulasi. Pihaknya meminta Polri tak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.

"Hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," pungkas Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com