Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Golkar Terbagi, Kesepakatan Koalisi Merah Putih Dianggap Riskan

Kompas.com - 14/07/2014, 21:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Heri Budianto menilai, ada risiko di balik kesepakatan koalisi permanen yang diteken partai pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal itu karena presiden terpilih belum diumumkan dan Partai Golkar, kata Heri, menunjukkan sinyalemen pecah karena ada kadernya yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Ada satu hal yang menurut saya riskan sebab pemenang capres belum tahu pasangan yang mana. Jika pasangan Jokowi-JK yang memenangi pilpres, maka keberadaan koalisi ini akan terancam karena keberadaan Golkar akan mengganggu," ujar Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Heri mengatakan, dinamika yang terjadi dalam tubuh Golkar dapat mengganggu posisi Golkar di dalam koalisi tersebut. Ia menuturkan, ada beberapa alasan Golkar akan menimbulkan polemik di Koalisi Merah Putih jika Prabowo-Hatta tidak memenangkan kontestasi pemilu.

"Pertama, JK (Jusuf Kalla) adalah kader Golkar. Kedua, sudah sejak JK dideklarasikan berpasangan dengan Jokowi, elite Golkar terpecah," kata Heri.

Alasan terakhir, kata Heri, jika JK terpilih menjadi wakil presiden, maka kemungkinan besar dorongan untuk mempercepat Musyawarah Nasional Partai Golkar akan semakin kuat. Menurut Heri, peluang kubu Jokowi "mengambil alih" Golkar akan semakin kuat dan keberadaan Golkar dalam Koalisi Merah Putih terancam.

Namun, jika pasangan Prabowo-Hatta yang menang, maka keberadaan Koalisi Merah Putih akan bertahan dan lebih kokoh di pemerintahan maupun di parlemen. Apalagi jika ditunjang dengan kesepakatan koalisi permanen tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya akan mendukung kubu Jokowi-JK bila pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Menurut Agung, perubahan arah koalisi ini sangat dipengaruhi karakteristik Golkar yang selalu berada di pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com