Menko Polhukam Minta Masyarakat Menelaah Klaim Hasil "Quick Count" dan "Real Count"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta masyarakat untuk menelaah informasi yang diterimanya dari media massa dan media sosial. Pasalnya, Djoko melihat kedua belah pihak saling menyebarkan opini masing-masing.

"Saat ini yang berkembang melalui media massa, media sosial, media online adalah penyebaran opini kedua pihak terkait hasil quick count dan real count. Ini penciptaan opini yang diklaim. Penjelasan lembaga survei juga ada yang berbeda," ujar Djoko di Kantor Presiden, Jumat (11/7/2014).

Djoko menjelaskan, hasil survei yang berbeda itu bisa dibuktikan dengan membuka metode yang paling tepat. Oleh karena itu, pemerintah pun mempersilakan masing-masing untuk memperkuat argumentasinya.

"Namun, yang paling penting adalah pemahamanan. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman yang mengepalai lembaga survei. Mereka menyatakan hasil quick count bukan hasil resmi," kata Djoko.

Seperti diketahui, pasca-pemungutan suara pada 9 Juli ini, sejumlah lembaga survei mengadakan hitung cepat. Namun, hasil hitung cepat ini ternyata berbeda-beda. Setidaknya, ada delapan lembaga survei yang memprediksi Jokowi-JK menang, di antaranya Cyrus Network-CSIS, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, Poltracking Institute, dan Indikator Politik.

Sementara itu, empat lembaga survei memprediksi Prabowo-Hatta menang, yakni Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), IRC, dan Puskaptis.

Dengan hasil itu, masing-masing kubu pun mengklaim kemenangan. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan bagi kubu Jokowi-JK. Di sisi lain, Prabowo sujud syukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memilihnya sebagai presiden Indonesia selanjutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan setiap kandidat capres dan cawapres di kediamannya pada Kamis malam agar bisa menahan diri. SBY pun sudah menginstruksikan jajaran TNI untuk siaga dalam level tertinggi dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal.