Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2014, 05:16 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan bahwa survei dari lembaga-lembaga yang tak punya kredibilitas tak akan mempengaruhi preferensi pemilih secara langsung. Penentu akurasi survei dan hitung cepat ada pada metodologinya.

"Kita tidak bisa mempengaruhi pemilih secara langsung dengan metode seperti itu. Dengan rilis bohong itu tidak bisa," ujar anggota dewan etik Persepi, Saiful Mujani, dalam sebuah diskusi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Menurut Saiful, survei dari lembaga tak kredibel pada dasarnya dibuat bukan untuk mengetahui opini publik yang terjadi pada saat itu. "Kalau memang bisa, ngapain bikin parpol? Bikin aja lembaga survei. Itu murah," ujar Saiful.

Anggota Dewan Etik Persepi lainnya, Hamdi Moeloek, mengatakan, sebagai salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia, Persepi memiliki standardisasi soal metodologi yang dipakai dalam merilis survei selain standardisasi penguasaan ilmu statistik.

Standardisasi tersebut dikenakan bagi setiap lembaga survei yang dinaunginya. Menurut Hamdi, standardisasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi munculnya lembaga survei abal-abal di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, survei dengan metodologi yang benar akan membantu publik untuk memprediksi dan mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dalam konteks survei terkait pemilu.

Publik, kata Ade, tidak perlu menunggu hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum bila survei dan bahkan hitung cepat menggunakan metodologi yang benar itu. "(Bila metodenya benar), hasil quick count kurang lebih hampir sama dengan data KPU. Kita lihat betapa kuatnya daya prediksi penelitian dengan metodologi yang benar," kata dia.

Persepi merupakan salah satu asosiasi lembaga survei di Indonesia yang berdiri pada 2008. Beberapa lembaga yang bergabung dalam asosiasi ini antara lain adalah SMRC, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, Cyrus, Cirus, Jaringan suara indonesia, PDB, dan Populi Center.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com