Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul Arifin: Harus Ada Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 07/07/2014, 18:26 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, menyarankan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di luar negeri menyediakan waktu lebih untuk warga negara Indonesia (WNI) yang ingin menggunakan haknya untuk mencoblos. Ia mengharapkan ada pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang bermasalah.

"Harusnya KPPS di luar negeri memberikan waktu lebih untuk para warga negara untuk mencoblos. Memang tidak bijaksana sekali kalau orang lagi antre terus (TPS) ditutup," ujar Nurul di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Ia mengatakan, hak konstitusional WNI di luar negeri harus diakomodir. Jangan sampai ada yang tidak mendapatkan haknya, apalagi hanya karena keterbatasan waktu. Nurul berpendapat, sebaiknya panitia menunggu pemilih selesai mencoblos semuanya karena surat suara tersedia. Oleh sebab itu, Nurul menyarankan agar diadakan kembali pemungutan ulang agar WNI mendapatkan haknya untuk mencoblos.

"Menurut saya, harus ya (pemungutan ulang). Yang belum diakomodir ini harus mendapatkan ruang dan waktu mencoblos kembali," kata Nurul.

Kericuhan pada saat pemungutan suara di luar negeri terjadi di Hongkong, Minggu (6/7/014). Kericuhan terjadi ketika penyelenggara pemilu setempat menutup pemakaian lapangan Victoria Park pada pukul 17.00 waktu setempat sebagaimana ketentuan yang diberikan pemerintah Hongkong. Pemilih yang belum mencoblos memprotes sikap panitia tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com