Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bila Beredar, Edisi Ketiga "Obor Rakyat" Bisa Jadi Bukti Pelengkap

Kompas.com - 24/06/2014, 05:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bila sampai terbit dan beredar ke masyarakat, edisi ketiga Obor Rakyat disebut dapat menjadi bukti pelengkap penyidikan, termasuk untuk menetapkan para oknum di balik layar penerbitannya sebagai tersangka.

"Penerbitan (edisi) berikutnya melengkapi pembuktian kalau ternyata kontennya masuk ke kategori pidana," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie, di Mabes Polri, Senin (23/6/2014) malam.

Pernyataan Ronny merupakan tanggapan atas rancangan halaman depan dari edisi ketiga Obor Rakyat. Dummy tersebut dipamerkan Setyardi Budiono, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, seusai diperiksa di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Senin siang.

Setyardi mengatakan, tim redaksi Obor Rakyat tengah merampungkan edisi ketiga tabloid itu. Dia masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilaporkan tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait peredaran tabloid tersebut.

Sebelum menaikkan status saksi sebagai tersangka, kata Ronny, Polri akan terlebih dahulu menyelidiki apa yang menjadi motif Setyardi "ngotot" menerbitkan tabloid tersebut. Menurut dia, bila motifnya sama dengan tindak pidana yang sekarang sedang disidik, maka edisi ketiga tabloid itu akan menjadi pelengkap bukti.

"Kalau dia membuat lagi berarti kan ada motif. Di sanalah kita, apakah akan memperkuat pembuktian atau tujuannya untuk mencari upaya pembenaran. Penyidik menghadapi permasalahan yang harus dia (Setyardi) ungkap," kata Ronny.

Sebelumnya, Setyardi memperlihatkan halaman muka edisi ketiga Obor Rakyat kepada para wartawan yang ada di Mabes Polri. Konten pemberitaan Obor Rakyat masih terfokus pada sosok calon presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, edisi ini belum disebarkan ke masyarakat.

"Belum, belum disebarkan. Ini baru dummy-nya," kata Setyardi. Dia pun mengatakan, edisi pertama dan kedua Obor Rakyat merupakan promosi untuk melihat reaksi publik. Mengenai topik yang diangkat untuk edisi ketiga, Setyardi masih berahasia. "Kontennya tetap kritis. Tagline kami, Indonesia bebas bicara. Harus begitu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com