Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Prabowo-Hatta: Jangan Salahgunakan HAM untuk Menyerang Lawan

Kompas.com - 17/06/2014, 19:26 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Asosiasi Advokat Merah-Putih (AAM-P), relawan pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Suhardi Somomoeljono, menuding, ada pihak yang dengan sengaja mengambinghitamkan kejahatan hak asasi manusia untuk menyerang Prabowo.

Menurut Suhardi, hingga saat ini Prabowo tidak pernah terbukti sebagai pelaku pelanggar HAM. Untuk itu, isu-isu yang sering disematkan kepada Prabowo hanya sebagai upaya untuk mematikan karakter mantan Danjen Kopassus yang saat ini tengah berjuang dalam Pilpres 2014.

"Siapa pun jangan menggunakan ritual setiap 5 tahunan ini dengan menyalahgunakan kejahatan HAM untuk menyerang lawan. Apalagi faktanya hingga saat ini belum pernah digelar adanya peradilan HAM untuk Prabowo," kata Suhardi di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Suhardi menganggap upaya mengambinghitamkan Prabowo sebagai pelanggar HAM saat ini sangat menyesatkan masyarakat. Ia berjanji, bila ada yang menuding Prabowo sebagai pelanggar HAM lagi, maka pihaknya tak akan ragu untuk melapor ke kepolisian.

Selain itu, Suhardi juga menganggap ketidakjelasan status hukum Prabowo karena kesalahan DPR RI. Ketua dewan pembina YLBHI ini menilai, DPR seharusnya mengeluarkan rekomendasi untuk Jaksa Agung RI agar melakukan proses hukum yang nyata sehingga status hukum Prabowo jelas di mata publik.

Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga menghadirkan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang menjabat Jaksa Agung (2004-2007) untuk memberikan klarifikasi terkait status hukum Prabowo yang selalu dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM.

Abdul menjelaskan, kasus HAM yang dikaitkan dengan Prabowo hanyalah permainan lima tahunan. Menurut dia, selama menjabat sebagai Jaksa Agung, permintaan dibentuknya peradilan HAM justru tidak mendapat tanggapan serius dari DPR, begitu juga dengan penyelesaian kasus HAM yang disematkan kepada Prabowo.

"Nanti di pemilu lima tahun lagi ini pasti akan mucul lagi, selama saya menjadi jaksa agung, ini tidak pernah dibesar-besarkan," kata Abdul, Selasa (17/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com