Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Lingkungan Hidup Belum Jadi Prioritas Capres?

Kompas.com - 14/06/2014, 12:53 WIB
Ingki Rinaldi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhatian serta program dua pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilu presiden pada 9 Juli 2014, dinilai belum menempatkan beragam isu lingkungan hidup sebagai prioritas.

Padahal, kondisi lingkungan hidup merupakan prasyarat mendasar untuk melakukan pembangunan di seluruh bidang, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting berpendapat hal itu tercermin dari beberapa rencana yang diajukan kedua pasangan calon yang tak menjawab persoalan.

“Seperti tentang menginginkan kedaulatan energi, tetapi pada sisi lain tetap meneruskan konsumsi energi fosil,” ujar Longgena, dalam diskusi yang digelar Greenpeace di Jakarta, Kamis (12/6/2014) malam.

Meski demikian, Longgena mengakui intensitas perhatian kedua pasangan calon pada Pemilu Presiden 2014 lebih besar dibandingkan pada Pemilu Presiden 2009. Namun, uja dia, dengan tingkat dan laju kerusakan lingkungan yang lebih besar maka tingkat perhatian tersebut juga tak lagi mencukupi.

“Kerusakan iklim, hutan, sumber air, lautan, dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi kehidupan,” papar Longgena. Dia memberikan contoh laju kerusakan hutan saat ini adalah 70 hektare per jam.

Menurut Longgena, saat ini pembicaraan relatif hanya berfokus pada isu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Padahal, ujar dia, tanpa kualitas lingkungan ideal maka pembangunan dan tingkat ekonomi yang baik juga muskil dicapai.

Ancaman krisis energi

Pada kesempatan ini, Longgena mengingatkan pula dua isu penting yang semestinya menjadi perhatian khusus dua pasang kandidat peserta Pemilu Presiden 2014. Isu pertama terkait ancaman krisis energi yang diperkirakan mendera Indonesia pada 2013.

Adapun isu kedua adalah moratorium pembukaan hutan yang akan segera berakhir. “Ini moratorium sudah mau berakhir, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana selanjutnya,” sebut Longgena.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Marsanto, yang mewakili kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mengatakan pihaknya akan menegakkan kepastian hukum terkait isu kerusakan lingkungan tersebut.

Marsanto menambahkan, pihaknya juga akan membatasi kepemilikan asing dalam isu lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara terkait penggunaan energi, dia menegaskan komitmen pihaknya pada pemanfatan sumber-sumber geotermal alias panas bumi di Indonesia.

“Ada potensi energi geotermal mencapai 28 ribu mega Watt,” kata Marsanto sembari menambahkan baru beberapa titik panas bumi di antaranya saja yang saat ini dimanfaatkan. “Tentu kami serius,” kata Marsanto saat didesak komitmen kubunya untuk mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi listrik itu.

Adapun dalam diskusi publik tersebut, perwakilan kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa tidak hadir. “Sudah kita undang sebelumnya,” kata Longgena.

Adapun dalam diskusi publik tersebut, Greenpeace juga menantang pasangan capres dan cawapres untuk memiliki komitmen 100 persen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih dan terbarukan, serta laut sehat dan terlindungi.

Seruan itu diusung dalam kampanye 100% Indonesia yang tercantum dalam laman 100persenindonesia.org. Gerakan ini menyeru capres dan presiden terpilih untuk menerapkan langkah nyata memulihkan lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang merusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com