Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak Orang Bingung Mencari Kesalahan Saya, Enggak Ketemu

Kompas.com - 12/06/2014, 12:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, maraknya fitnah terhadap dirinya menjelang pemilu presiden lantaran pihak lawan tidak bisa menemukan kesalahannya pada masa lalu, terutama ketika memimpin Kota Surakarta hingga Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi mengatakan, pihak lawan sampai mengirim tim ke Surakarta untuk mencari kesalahan ketika menjabat sebagai wali kota. Tim yang sama juga bergerak di Jakarta.

"Banyak orang bingung mencari kesalahan saya waktu (jadi) Wali Kota Solo, enggak ketemu. Waktu jadi gubernur di Jakarta dicari-cari kesalahan, enggak ketemu. Paling gampang, apa (yang dilakukan) kalau enggak ketemu? Yah fitnah, enggak ada yang lain," kata Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kamis (12/6/2014).

Dalam kesempatan itu, Jokowi lebih banyak meluruskan kampanye hitam yang diarahkan kepadanya, seperti penghapusan tunjangan guru dan beras miskin jika terpilih menjadi presiden, kasus pengadaan bus transjakarta, hingga terkait SARA.

Jokowi mengaku sebenarnya tidak ingin meladeni kampanye hitam, terutama soal SARA. Namun, kata dia, massa pendukung resah atas kampanye hitam itu.

"Saya sebenarnya tidak mau menjawab, tetapi (mereka yang) di bawah ragu dan resah. Karena ada terus menerus (fitnah), ada tabloid Obor Rakyat yang isinya semuanya tidak ada yang benar, tentu saya harus jawab," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com