Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Ajukan Lukman Hakim sebagai Menteri Agama

Kompas.com - 05/06/2014, 12:11 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Partai Persatuan Pembangunan mengajukan Wakil Ketua Umumnya, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai calon menteri agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PPP menganggap Lukman, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR, merupakan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

"Jika ruang kepercayaan masih ada, PPP mengajukan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menag," tulis Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy alias Romy, melalui siaran pers yang diterima, Kamis (5/6/2014).

Menurut Romy, ada dua hal yang mesti dipertimbangkan untuk mengisi posisi Menag. Pertama, kebutuhan dan pengalaman manajerial yang paripurna pada lingkup persoalan kementerian agama. Kedua, kebutuhan pribadi yang bersih dan berintegritas mengingat persepsi negatif terkait kementerian tersebut.

Romy menuturkan, Lukman pernah duduk di komisi agama sebagai anggota dewan. Selain itu, Lukman adalah putra Saifuddin Zuhri, yang menjadi Menag periode 1962-1967.

"Dia juga dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan memiliki pergaulan yang luas selama memimpin sebagai Ketua Fraksi PPP DPR maupun Wakil Ketua MPR RI," ujarnya.

Meski demikian, kata Romy, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan siapa yang akan dipilih kepada SBY lantaran menjadi hak prerogatif presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengundurkan diri sebagai Menteri Agama setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Untuk sementara, Kementerian Agama dipegang oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com