JAKARTA, KOMPAS.com -- Tentara Nasional Indonesia tetap menjaga netralitas dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang. Jika ada sinyalemen beberapa perwira tinggi TNI mendukung salah-satu calon presiden dan terang-terangan menyatakan keberpihakannya, TNI siap mengambil tindakan hukum.

"Kami (TNI) tidak memberi toleransi terhadap perwira tinggi TNI yang tidak netral dalam pemilihan presiden. Kami sedang menelusuri siapa saja perwira tinggi TNI yang terindikasi tidak netral dan segera mengambil tindakan hukum jika memang terbukti," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, Rabu (4/6/2014), kepada Kompas.com, menanggapi salah satu tulisan warga di Kompasiana.

Penulis Kompasiana atau biasa disebut Kompasianer, Erika Avalokita, pada Selasa (3/6/2014) menayangkan tulisan berjudul "10 Juni Presiden akan Copot Panglima TNI atau KSAD". Sebagaimana tulisan warga di media sosial seperti Kompasiana, sumber yang digunakan penulis adalah media arus utama, baik media cetak, elektronik, maupun online. Akan tetapi, penulis warga biasa menyisipkan opininya setelah membaca berita faktual dari berbagai sumber. 

Fuad Basya menghormati warga yang menulis mengenai TNI di media sosial, tetapi TNI punya hak jawab atas opini yang ditulis warga tersebut, apalagi terkait dengan spekulasi sebagaimana tertulis dalam opini tersebut.

"Intinya, saat ini kami (TNI) sedang menelusuri siapa saja perwira tinggi TNI yang terindikasi tidak netral dalam Pilpres ini," katanya.

Menurut Fuad, TNI mendengar dan mencermati apa yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pengarahan kepada TNI beberapa waktu lalu. Dengan demikian, sinyalemen Presiden bukan hanya didengar, melainkan ditindaklanjuti.

Fuad menambahkan, TNI merupakan institusi yang paling konsisten pada keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan presiden, menurut dia, pertaruhan nasional dari sisi keamanan sampai berakhirnya pelaksanaan Pilpres.

"Bagi TNI, siapa pun yang terpilih sudah pasti akan menjadi Panglima Tertinggi (Pangti), jadi TNI tidak akan bergabung ke salah satu calon presiden di antara mereka," katanya.

Dengan dasar itu, lanjut Fuad, TNI netral sepenuhnya dalam pelaksanaan Pilpres. TNI juga konsisten mengamankan jalannya pemilu pada lapis kedua. Sebagai lapis pertama pengamanan Pilpres adalah kepolisian (Polri).

"TNI siap bergerak jika Polri membutuhkan pasukan, khususnya pada hari-H pelaksanaan Pilpres. Nanti pasukan TNI pun digerakkan oleh Polri yang diberi tugas mengamankan jalannya Pilpres, itulah wujud netralitas TNI," jelas Fuad Basya.