Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidoarjo, Jokowi Dapat Hadiah Segenggam Lumpur Lapindo

Kompas.com - 29/05/2014, 17:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SIDOARJO, KOMPAS.com — Segenggam lumpur dari jutaan kubik yang meluap di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sampai ke tangan Joko Widodo. Saat mengunjungi lokasi luapan lumpur Lapindo, Kamis (29/5/2014), warga memberikan segenggam lumpur untuk Jokowi.

Jokowi yang mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak itu menerima lumpur tanpa ragu di depan ribuan warga yang telah menunggu Jokowi sejak pagi. Tangan kanan Jokowi pun kotor akibat lumpur tersebut.

Warga korban luapan lumpur mengibaratkan lumpur di tangan Jokowi tersebut sebagai janji dan komitmen pria yang menjadi calon presiden tersebut akan keberpihakannya kepada korban lumpur PT Lapindo Brantas.

"Kami adakan kontrak politik dengan Jokowi. Pertama, mewujudkan kartu Indonesia pintar, kedua kartu Indonesia sehat, ketiga bukan menggusur tapi menggeser dan menata, keempat beri dana talangan untuk korban lumpur Lapindo, kelima beri lapangan pekerjaan," ujar pembawa acara dengan menggebu-gebu.

Serempak, ribuan warga yang berjejer di tepi tanggul luapan lumpur tersebut bertepuk tangan sambil bersorak-sorai. Mereka juga meneriak-neriakkan "Jokowi presiden".

"Saya sudah melihat sendiri lumpur Lapindo ini. Dalam posisi ini, negara harusnya hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat," ujar Jokowi saat memberikan kata sambutan.

Saat memberikan sambutan, tangan kanan Jokowi sudah tampak bersih dari noda lumpur. Tak pasti kapan dia membersihkan tangannya tersebut. "Kalau negara saja absen, artinya negara sudah melupakan rakyat. Sudah jelas kan?" sambungnya.

Pada akhir kunjungannya yang tidak lebih dari 45 menit tersebut, Jokowi menyempatkan diri menandatangani kontrak politik yang dibuat warga setempat. Tanpa berbicara banyak kepada wartawan soal detail kontrak politik itu, Jokowi bertolak dari lokasi luapan lumpur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com