Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud: Ada Nama Jokowi di Naskah UN, Jangan Dibilang Bermuatan Politik

Kompas.com - 17/05/2014, 17:26 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Plt Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam meminta agar kejadian munculnya nama bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam ujian nasional tingkat SMA dan SMP tidak dianggap sebagai politisasi.

"Jangan dibilang bermuatan politik. Kan media saja yang mengatakan hal seperti itu. Kami sendiri tidak bermaksud seperti itu," ujarnya, Sabtu (17/5/2014).

Soal munculnya nama Jokowi, pada soal ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris saat Ujian Nasional SMA dan SMP di sejumlah daerah, Nizam mengungkapkan bahwa hal itu bukanlah suatu kesengajaan yang dibuat oleh tim perumus naskah.

"Saya yakin guru-guru (perumus naskah soal) tidak ada kesengajaan dalam mencantumkan nama beliau," imbuhnya.

Namun, dia tidak menjamin nama Jokowi tidak akan muncul lagi pada ujian tingkat sekolah dasar (SD) mendatang. Pasalnya, ujian SD kali ini merupakan ujian sekolah yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat, lanjutnya, hanya memiliki wewenang memberikan 25 persen soal yang dititipkan pada tiap-tiap mata pelajaran.

"Jadi tiap-tiap provinsi merumuskan naskah soal. Kami dari Puspendik hanya menitipkan 25 persen soal yang menjadi standar nasional," ujarnya.

Meski demikian, pembuatan soal oleh tiap-tiap provinsi tersebut akan tetap sesuai dengan kisi-kisi ujian yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ujian tingkat SD dan madrasah ibtidaiah (MI) akan digelar pada pekan depan, yaitu 19 sampai 21 Mei 2014. Ujian akan mengujikan tiga mata pelajaran, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com