Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Ahli Heran BI Ubah Peraturan demi Selamatkan Bank Century

Kompas.com - 12/05/2014, 21:46 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mempertanyakan alasan Bank Indonesia (BI) mengubah peraturan BI (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Menurut dia, dalam situasi tidak mendesak, seharusnya pemberian FPJP tetap berdasarkan PBI yang sudah ada.

"Kalau ada perubahan PBI untuk hanya bisa dimanfaatkan oleh satu bank saja, ini jadi pertanyaan besar," ujar Hendri saat menjadi saksi ahli dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Menurut dia, kondisi perbankan lain tidak bermasalah. Bank Century pun, lanjutnya, bukan mengalami masalah likuiditas, melainkan solvabilitas karena pengelolaan Bank Century itu sendiri yang sudah bermasalah.

"Semestinya, aturan tadi dikeluarkan karena memang ada bank yang layak diselamatkan. Kedua, kondisi industri dan juga makro memungkinkan untuk melakukan itu," lanjutnya.

Hendri menjelaskan, ada tiga syarat pemberian FPJP. Pertama, salah satu syarat mendapat FPJP ialah bank mengalami masalah likuiditas, bank memiliki capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal di atas 8 persen, dan memiliki agunan yang mencukupi minimal 150 persen.

"Kalau yang dihadapi tidak memenuhi persyaratan tadi, semestinya berdasarkan peraturan yang dimiliki BI sendiri maka tidak layak mendapat FPJP," ujarnya.

Seperti diketahui, pada September 2008, CAR Bank Century hanya 2,35 persen. Selain itu, surat-surat berharga (SSB) Bank Century juga banyak yang bermasalah. Namun, agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapat FPJP, BI mengubah PBI tentang FPJP. Salah satunya, mengubah persyaratan CAR menjadi minimun positif saja. PBI itu pun ditandatangani oleh Boediono selaku Gubernur BI saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com