Jaksa dan Hakim Diminta Tak Terjebak Jawaban Normatif Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa dan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diminta tidak cepat puas atas jawaban yang diberikan oleh Wakil Presiden RI Boediono saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya, Jumat (9/5/2014). Boediono dianggap sebagai saksi kunci yang mampu membuka tabir di balik skandal perbankan tersebut.

"Jangan terpaku pada jawaban normatif Boediono, bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan situasi ekonomi yang sedang gawat," kata anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, saat dihubungi, Jumat pagi.

Menurut Bambang, sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono bukan saja menjadi saksi kunci, melainkan juga aktor intelektual di balik keputusan memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ia melontarkan itu dengan merujuk keterangan para saksi sebelumnya yang dianggapnya jelas menunjuk Boediono sebagai faktor penentu penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip dalam pemberian FPJP untuk Bank Century.

Politikus Partai Golkar ini juga meminta jaksa dan majelis hakim memperjelas maksud Boediono bahwa pihak yang paling bertanggung jawab pada pembengkakan dana bail out untuk Century adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah lembaga yang berdasarkan undang-undang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Boediono jangan membuang peluang ini untuk membela diri. Dia juga harus berani mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi, dan siapa yang diuntungkan," ujarnya.

Pagi ini Boediono bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI. Boediono akan dimintai keterangan terkait pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp 689,394 miliar dan penggelontoran dana talangan (bail out) Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.