Pada Akhir Masa Jabatan, Anggota DPR Studi Banding ke Selandia Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada masa jabatan yang lebih kurang tinggal empat bulan, sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus Panas Bumi akan melakukan studi banding ke Selandia Baru. Pansus itu sebagian besar terdiri dari anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, tetapi ada pula anggota Komisi VI.

Keberangkatan rombongan tersebut terbagi ke dalam dua kloter. Kloter pertama terdiri dari 16 orang, akan berangkat pada 28 April dan kembali pada 4 Mei. Adapun kloter kedua terdiri dari 11 orang, yang akan pergi pada 11-17 Mei.

Ali Kastela, anggota Komisi VII DPR yang tergabung dalam pansus, membenarkan rencana keberangkatan itu. "Ya, memang kita akan berangkat ke sana (Selandia Baru)," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2014) siang.

Menurut dia, tujuan studi banding itu untuk mempelajari energi panas bumi yang sudah sangat maju di Selandia Baru. Dengan begitu, nantinya pelajaran yang didapat di sana bisa diterapkan di Indonesia.

"Nanti kita bisa membuat energi panas bumi yang lebih murah dan lebih baik," anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura itu.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Hakim Kalla. Jika studi banding ini sukses, kata Hakim, maka Indonesia akan berhasil menerapkan sistem energi panas bumi yang jauh lebih baik dari sekarang.

"Memang ada rencana. New Zealand itu kan terkenal sebagai negara yang paling maju dalam hal energi panas bumi, jauh lebih maju dari kita. Sebenarnya kita juga punya potensi, jadi bagaimana kita belajar dari satu negara untuk menggali potensi itu," ujarnya.

Baik Ali maupun Hakim  mengaku tidak tahu mengenai total biaya yang dihabiskan untuk rencana studi banding ini. Ali mengatakan bahwa urusan biaya diserahkan sepenuhnya oleh sekretariat. Adapun Hakim mengatakan bahwa biaya telah ditekan seminimal mungkin. "Biaya itu hanya untuk tiket dan penginapan, tidak lebih," ujar Hakim.

Ia membantah anggapan bahwa studi banding ke Selandia Baru dilakukan untuk jalan-jalan dan menghabiskan anggaran. Menurutnya, studi banding itu murni untuk memperbaiki tata kelola gas panas bumi di Indonesia (baca: DPR Bantah ke Selandia Baru untuk Jalan-jalan dan Tutup Anggaran).