Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Masukan dari Para Pemred

Kompas.com - 15/04/2014, 20:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, meminta masukan seputar pemilihan presiden serta persoalan bangsa kepada sejumlah pemimpin redaksi media massa.

"Bukan masalah Jokowi, ya, tapi masalah membangun bangsa dan negara kita seperti apa," ujar Jokowi sebelum pertemuan yang dilakukan di Restoran Horapa, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014) malam.

Pantauan Kompas.com, Jokowi yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang dan celana hitam datang bersama timnya sekitar pukul 19.20 WIB. Sejumlah pemimpin redaksi dari berbagai media massa menyambut Jokowi di dalam restoran seafood tersebut. Pemred yang hadir meliputi Nurjaman Mochtar dari SCTV dan Indosiar, Timbo Siahaan dari JakTV, Don Bosco Selamun dari Berita Satu TV, Rikard Bagun dari harian Kompas, Primus Dorimulu dari Suara Pembaruan, Arif Budisusilo dari Bisnis Indonesia, Usman Kansong dari Media Indonesia, Nasihin Masha dari Republika, dan lainnya.

Suasana awal pertemuan terbuka itu cukup hangat. Dipandu oleh Nurjaman, ia memberitahukan kepada Jokowi bahwa pertemuan bertepatan dengan hari ulang tahun dua pemred, yakni Usman dan Nasihin. Perayaan tiup lilin menjadi acara pembuka pertemuan tersebut.

Hingga pukul 20.17 WIB, pertemuan yang berlangsung terbuka tersebut masih berlangsung. Pertemuan diisi dengan dialog aktif antara Jokowi dan para pemred. Banyak pertanyaan yang keluar dari para pemred. Jokowi pun menjawabnya dengan lancar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com