Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Bakal Cawapres untuk Jokowi Bisa Diputuskan Pekan Depan

Kompas.com - 14/04/2014, 17:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa figur bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu presiden mendatang kemungkinan diputuskan pekan depan. Saat ini semua masukan tengah diinventarisasi di internal PDI-P.

"Kita akan diskusikan bersama dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi dengan pimpinan parpol yang akan kerjasama saat pilpres. Bisa minggu ini putus, bisa minggu depan," kata Tjahjo di Kantor DPP PDI-P, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).

Meski demikian, Tjahjo menegaskan bahwa pembahasan mengenai bakal cawapres Jokowi belum mengerucut pada nama-nama tertentu. Tjahjo mengaku bahwa pihaknya masih membuka ruang diskusi yang mendalam sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

Konsentrasi saat ini, kata Tjahjo, adalah terus menjalin komunikasi dengan petinggi partai politik lainnya. Bakal capres dari PDI-P, Jokowi, akan terlibat sebagai pemeran utama dalam komunikasi itu. "Urusan calon wakil presiden, kita masih open to discuss," ujarnya.

Menurut Tjahjo, pihaknya akan sangat selektif dalam menentukan bakal cawapres untuk Jokowi. Kriteria pertama untuk figur yang akan mendampingi Jokowi di pilpres adalah harus memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun.

PDI-P juga meminta bakal cawapres Jokowi harus mampu memosisikan diri sebagai wakil presiden saat kelak terpilih dan tidak melampaui kewenangan presidennya. Kriteria selanjutnya, bakal cawapres Jokowi juga harus mampu memperkuat sistem presidential, memiliki program prorakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno.

Sampai saat ini, ada beberapa nama tokoh yang dianggap layak menjadi pendamping Jokowi. Di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, ada juga nama Hatta Rajasa yang saat ini menjabat Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Sedangkan untuk bakal cawapres yang memiliki latar belakang militer, nama-nama yang mencuat adalah mantan KSAD TNI Ryamizard Ryacudu dan Pramono Edhie Wibowo, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com