Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Dukung Muhaimin, Jasmev Dukung Mahfud MD

Kompas.com - 13/04/2014, 20:23 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Kelompok Pro Jokowi (Projo) dan Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev) sebagai sama-sama kelompok pendukung Jokowi sebagai capres punya pandangan lain terkait figur yang pas menjadi cawapres.

Koordinator Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi lebih mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Jokowi. Sedangkan, Koordinator Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev), Kartika Djoemadi, lebih memilih Mahfud MD dibandingkan Muhaimin. 

"Menurut saya, Muhaimin adalah tokoh politik muda yang potensial untuk Jokowi," ungkap Budi saat dihubungi, Minggu (13/4/2014). 

Menurut dia, pengalaman Muhaimin sebagai akitivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membuat Muhaimin mampu fleksibel dalam menghadapi berbagai dinamika politik. 

Budi juga menyebutkan, komunikasi dan hubungan yang baik antara PDI-P dan PKB sudah berlangsung sejak awal reformasi. Nilai-nilai dan semangat kebangsaan di antara kedua partai tersebut, disebut Budi, nyaris sama. 

Mantan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta ini menambahkan, hubungan kaum marhaen sebagai basis PDI-P dan kaum nahdliyin sebagai basis PKB di akar rumput sangat harmonis. 

Terkait kasus suap yang disebut melibatkan Muhaimin, ia menyerahkan prosesnya kepada yang berwenang. 

Di sisi lain, Koordinator Relawan Jasmev Kartika Djoemadi, mengungkapkan keraguannya terhadap sosok Muhaimin. Ia lebih memilih Jokowi bersanding dengan Mahfud MD. 

"Sebenarnya kalau dengan PKB kami berharap Pak Jokowi bisa berpasangan dengan Pak Mahfud, bukan Pak Muhaimin," ujar Kartika saat dihubungi. 

Kartika mengungkapkan, alasannya, karena pengalaman dan rekam jejak Mahfud MD selama ini lebih baik dibandingkan dengan Muhaimin. 

Ia mengatakan, Jasmev pada dasarnya, mendukung cawapres yang terbaik untuk Jokowi sesuai dengan pilihan Jokowi dan PDI-P. Meski demikain, harapan Jasmev, Jokowi dapat bersama dengan cawapres dari kalangan profesional/non partai agar tidak ada politik transaksional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com