Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bulan Bintang Protes Pengumuman "Quick Count"

Kompas.com - 11/04/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang memprotes pengumuman hasil quick count (hitung cepat) pemilu legislatif oleh berbagai lembaga survei. PBB menilai hasil hitung cepat yang ditampilkan di media massa bisa memengaruhi psikologi masyarakat yang belum memilih.

"Hasil quick count telah mengganggu cara berpikir masyarakat-masyarakat yang akan memilih ulang," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Kaban mengatakan, ada 20 provinsi yang sudah diakui bersama-sama terjadi kesalahan pengiriman surat suara. Konsekuensinya, kata dia, harus dilakukan pemilu ulang pada daerah-daerah yang kertas suaranya tertukar. Menurut Kaban, hal itu pasti menimbulkan suasana tidak fair, jujur, dan adil.

Kaban menegaskan, yang menjadi alasan utama PBB memprotes hitung cepat adalah karena di daerah-daerah, hasil hitung cepat dijadikan justifikasi dalam menentukan hasil pemilu. Menurutnya, hal itu berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Partai Bulan Bintang memiliki tim penghitungan suara sendiri. Kaban mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,4 juta suara yang masuk dari 31 daerah pemilihan dari total 77 dapil PBB. Masih ada sisa suara dari 46 dapil lagi yang belum masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBB Sahar Hassan meminta agar KPU tidak tersandera oleh hasil hitung cepat yang diumumkan lembaga survei. Jika nantinya hasil hitung cepat KPU menyerupai hasil hitung cepat lembaga survei, maka PBB menolak hasil pemilu legislatif DPR RI. Sahar meminta lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat agar membuat laporan tertulis tentang metodologi dan data-data yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. Dia meminta transparansi data secara jelas agar hasil hitung cepat tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PBB juga meminta pemberitaan hitung cepat segera dihentikan karena masih ada sejumlah daerah pemilihan yang belum melaksanakan pemilu. Menurutnya, itu bisa memengaruhi psikologi pemilih yang akan melakukan pemilihan. "Hasil survei quick count di blackout saja dari pemberitaan mulai hari ini," ujar Sahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com