Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jadi Musuh Media, PDI-P Disarankan Koalisi dengan Nasdem

Kompas.com - 10/04/2014, 13:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
-- Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menyarankan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berkoalisi dengan Partai Nasdem dalam Pemilu Presiden 2014. Menurutnya, PDI-P harus memikirkan posisinya yang tidak memiliki media massa.

Ikrar menilai, saat ini media massa merupakan alat yang sangat vital untuk melakukan kampanye politik. Apalagi, lanjut dia, saat ini bakal calon Presiden PDI-P Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjadi "media darling".

"Jokowi bukannya menjadi 'media darling', tapi justru menjadi 'media enemy' di stasiun televisi yang dimiliki oleh mereka yang juga ingin maju menjadi presiden. Jadi PDI-P harus punya televisi juga," kata Ikrar di Media Centre LIPI di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Lalu, kenapa Nasdem yang dipilih? Dia menilai, jaringan media yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh cukup kuat untuk melancarkan serangan udara bagi PDI-P. "Nasdem punya televisi berita pertama di Indonesia yang juga dulu pada 2004 dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai medianya, dengan menjanjikan Surya Paloh untuk masuk ke dalam kabinet," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Nasdem juga memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda dengan PDI-P, yakni sama-sama menjunjung "trah" presiden pertama Indonesia, Soekarno. Selain itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Surya juga sudah pernah bertemu dan melakukan penjajakan.

Satu-satunya hal yang masih mengganjal jika PDI-P berkoalisi dengan Nasdem, menurutnya, yakni penentuan pasangan capres dan cawapres. Dia menilai Surya tidak akan cocok jika dipasangkan dengan Jokowi.

"Jokowi ini kan capres muda, pasangan wakil presidennya harusnya yang muda juga. Tapi kalau Surya tetap 'ngotot' mau maju dari Nasdem agak sulit," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com