Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Migran Malas "Nyoblos" karena Pemilu Tak Bawa Perubahan

Kompas.com - 01/04/2014, 20:44 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh migran Indonesia di Hong Kong menilai rendahnya partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong dalam Pemilu Legislatif 2014, Minggu (30/3/02014), disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Selain itu, buruh migran juga menganggap pemilu tidak banyak membawa dampak positif bagi mereka.

"Sosialisasi masih kurang. Pendataan KJRI juga tidak maksimal," ujar Fera Nuraini, buruh migran Indonesia di Hong Kong, melalui surat elektronik yang diterima wartawan, Selasa (1/4/2014).

Ia mengatakan, sebagian besar buruh migran masih tidak peduli terhadap partai politik dan calon anggota legislatif (caleg). Menurutnya, kebanyakan buruh migran tidak percaya pemilu bisa membawa perubahan baik.

Selain itu, beberapa buruh migran enggan datang ke Lapangan Victoria Park yang merupakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Selain karena jaraknya jauh, kata Fera, buruh migran juga malas melowongkan waktu liburnya untuk kegiatan yang dinilai tidak akan begitu membawa manfaat.

Fera menilai, upaya dari pihak KJRI juga belum maksimal, terutama terkait pendataan pemilih. Hal itu dibuktikan dari 7.000 orang yang menggunakan suaranya di TPS, 4.000 di antaranya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Oleh karenanya, Fera berharap pada pemilihan presiden nanti dapat dilakukan pendataan DPTLN ulang.

Buruh migran juga menginginkan agar mereka diberi kesempatan pada waktu yang sama untuk menggunakan hak pilihnya meski tidak terdaftar dalam DPTLN. Dengan begitu, pemilih tidak perlu menunggu hingga pukul 15.00-17.00 untuk bisa mencoblos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com