Bertemu Keluarga 4 TKI Terancam Pancung, SBY Jelaskan Langkah Pemerintah

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan keluarga dari empat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Gumaya Semarang, Minggu (30/3/2014).

Seperti dikutip dari Antara, pertemuan itu juga dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. Empat TKI tersebut, yakni Satinah asal Kabupaten Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura, dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Perwakilan keluarga masing-masing TKI yang hadir, di antaranya Paeri (47) kakak kandung Satinah, Nur Apriana (20) putri semata wayang Satinah, Iti Saniti (42) ibunda Tuti Tursilawati.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah terus berikhtiar dan berupaya memohonkan pengampunan dari negara Arab Saudi dan pemaafan dari keluarga korban.

"Saya sendiri bukan hanya menulis surat beberapa kali ke Pemerintah Arab Saudi, Malaysia dan negara lain, tetapi sering juga berbicara melalui telepon dan melakukan pertemuan," kata Presiden.

Tujuannya, kata SBY, yakni untuk memohonkan keringanan hukuman bagi para TKI, terutama pembebasan dari hukuman mati.

"Sebagai Presiden, tanpa diminta oleh keluarga, tanpa ditekan oleh siapa pun, saya selalu lakukan, tidak pernah berhenti. Tetapi itu semua tidak selalu saya jelaskan pada rakyat," katanya.

Presiden mengatakan, setiap negara tentunya menginginkan segala permasalahan, termasuk soal TKI diselesaikan secara baik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan protes dari rakyatnya.

"Ketika mereka memberikan pengampunan, membebaskan dari hukuman mati, rakyatnya bisa marah," katanya.

Sama saja, kata dia, kalau ada negara lain meminta warganya dibebaskan dari hukuman mati. Ketika Presiden memberikannya begitu saja, tentu akan membuat rakyat Indonesia marah.

"Begitulah tatanan yang ada dalam hubungan antarbangsa," kata Presiden.