Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas TV Luncurkan Program "Hitung Cepat Kompas" dan "DPR"

Kompas.com - 27/03/2014, 12:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014, Kompas TV meluncurkan program "Hitung Cepat Kompas" dan "Di Balik Pilihan Rakyat (DPR)". Kedua program tersebut merupakan rangkaian program informasi politik seputar pemilu bertajuk "Indonesia Satu" yang telah diluncurkan akhir Oktober 2013.

Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik M. Mihardja mengatakan, Kompas TV ingin mempertegas posisinya sebagai stasiun TV yang independen dalam pemberitaan pemilu. Untuk itu, melalui program "Indonesia Satu", Kompas TV mengedepankan tagline "Obyektif Independen."

"Kami ingin menjadi candidate darling, dimana semua peserta dan seluruh stakeholder pemilu merasa aman serta nyaman tampil di Kompas TV, karena pemberitaan dilakukan sesuai fakta dan tidak ada pretensi politik apapun," kata Taufik, Kamis (27/3/2014).

Program "Hitung Cepat Kompas" merupakan hasil kerjasama antara Kompas TV dengan Litbang Kompas. Program itu ikut didukung oleh media yang tergabung ke dalam kelompok Kompas Gramedia, yakni Harian Kompas, Kompas.com, Radio Sonora, Radio Motion, dan Jaringan Tribun.

Program ini akan dibagi ke dalam tiga sesi yaitu "Kompas Hitung Cepat", "Kompas Menuju Senayan", dan "Kompas Menuju Istana".

General Manager News and Current Affair Kompas TV Buyung Wijaya Kusuma mengatakan, program "Hitung Cepat Kompas" akan dikemas dengan beragam pendekatan, yaitu penayangan berita, dialog, siaran langsung, hingga hiburan.

Program ini akan disiarkan secara langsung dari tujuh studio pemilu yang tersebar di lima kota besar dengan 20 titik live dan 2.000 titik sampel.

"Sudah beberapa tahun terakhir, hasil survei Litbang Kompas mendekati hasil perhitungan KPU. Hal itu tidak terlepas karena Litbang Kompas bekerja secara obyektif dan independen," ujarnya.

Untuk program "DPR", Buyung menjelaskan, program itu merupakan program debat antar petinggi parpol yang dilaksanakan secara live. Program itu akan ditanyangkan mulai 31 Maret - 8 April 2014 pukul 20.00 - 21.00 WIB.

Program tersebut akan dipandu oleh Rosiana Silalahi dan Denny Chandra serta panelis Zainal Arifin dam Effendi Gazali. Selain pakar dan petinggi parpol, program DPR juga akan diisi oleh komika yang akan menghibur penonton program ini.

Dalam debat ini juga akan dihadirkan juri vote-lock sebanyak 50 orang setiap harinya. Para juri itu akan terlibat secara langsung menilai pemaparan visi dan misi parpol.

"DPR tidak sekedar menghadirkan perdebatan antar parpol, namun parpol juga kami tantang untuk memberikan solusi konkret atas setiap permasalahan yang kami sajikan," katanya.

Dalam program DPR ini nantinya masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan seputar pemilu dan politik kepada para pakar dan petinggi parpol. Selain itu, Kompas TV juga mengundang jurnalisme warga untuk dapat berperan aktif jika melihat ada hal-hal unik dan menarik berbau pemilu berupa foto atau informasi. Pertanyaan, foto dan informasi itu dapat disampaikan melalui akun twitter @KompasTV dengan taggar #IndonesiaSatu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com