Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sindir SBY Tinggalkan Utang Berlipat-lipat

Kompas.com - 23/03/2014, 19:49 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Mahfud MD melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebut, SBY meninggalkan utang berlipat-lipat yang sulit untuk dilunasi oleh pemerintahan setelahnya.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita Rp 1.850 triliun, sementara utang kita Rp 2.400 triliun. Ini nantinya bisa rawan menimbulkan ledakan sosial," kata Mahfud di Semarang, Minggu (23/3/2014).

Selain itu, SBY juga meninggalkan sisa birokrasi yang tidak baik sehingga potensi korupsinya bisa mencapai Rp 7.000 triliun.

Namun, dia mengakui, demokrasi di bawah kepemimpinan SBY berhasil tumbuh dengan baik. Sayangnya, kemiskinan dan korupsi masih merajalela di bumi Indonesia.

"Kemiskinan tumbuh, apalagi korupsi. Itu karena di bawah pemerintahan SBY tak ada yang berani sungguh-sungguh memberantas korupsi," tambahnya.

Birokrasi di Indonesia berada dalam jalur tak pasti. Menurut Mahfud, siapa yang mempunyai uang bisa mengalahkan yang lain dalam melobi birokrasi.

"Kita harus mengantisipasi kerawanan dari orang-orang kalah. Sekarang, paling kuat Jokowi dan Prabowo untuk jadi capres. Yang lain-lain bisa terjadi perubahan, dan tergantung kesepakatan antar-elite politik," kata dia.

Untuk itu, jika nantinya terpilih jadi presiden, Mahfud ingin membuat sistem birokrasi yang berbeda. Birokrasi dengan cara mengadopsi kesuksesan negara yang telah berhasil memberantas korupsi. Dia menyebut, hal tersebut terjadi di Afrika Selatan, China, dan Singapura.

"Kami nanti ingin misalnya selesai jadi menteri tidak boleh lagi berpolitik. Yang pernah dirjen di kementerian atau lembaga tak boleh lagi berada di jalur struktural, tapi fungsional sehingga yang tercemar korupsi itu habis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com