JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Islam Negeri Hidayatullah Zaki Mubarak meragukan keberpihakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap wong cilik yang selama ini melekat pada PDI-P. Keraguan itu, kata dia, terlihat saat PDI-P melakukan pertemuan dengan para pengusaha untuk mendukung kemenangan PDI-P di pemilu legislatif dan bakal calon presidennya, Joko Widodo atau Jokowi.
"Masyarakat makin skeptis terhadap komitmen kerakyatan atau wong cilik PDI-P. Dalam praktiknya, wong cilik lebih banyak menjadi jargon saja," kata Zaki saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Ia pun menilai pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan para cukong besar telah menimbulkan persepsi negatif bahwa PDI-P meminta restu kepada mereka untuk menaikkan Jokowi. Dalam hal ini, kata Zaki, yang diuntungkan dari kemenangan PDI-P dan Jokowi adalah para konglomerat yang mensponsori PDI-P, bukan wong cilik.
"Sangat ironis kalau di balik pencapresan Jokowi oleh PDI-P yang menjadi panglimanya para konglomerat besar atau cukong. Padahal, konstituen sejati PDI-P itu wong cilik, yaitu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya," imbuhnya.
Zaki pun khawatir kebijakan-kebijakan PDI-P semasa Megawati menjadi presiden seperti penjualan aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) dan pemberian pelunasan utang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) akan terulang jika mantan Wali Kota Surakarta itu menjadi presiden. Lagi-lagi, kata dia, yang mendapat manfaat dari kebijakan itu bukan wong cilik, melainkan para konglomerat besar.
"Tidak perlu heran nantinya kalau Jokowi terpilih, dia akan memberikan servis kepada para konglomerat besar. Apa yang dilakukannya adalah meneruskan warisan Bu Mega sebelumnya," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai biaya dari konglomerat untuk menghadapi pemilu bukanlah sesuatu yang buruk karena berasal dari swasta, bukan negara. Menurut dia, hal itu sama sekali tidak melanggar hukum.
"Daripada mengambil uang minyak, hutan, laut milik negara dari APBN, itu kan banyak pejabat dan calon-calon (presiden) yang korupsi uang negara," kata Mahfud yang mengaku juga mencari cukong untuk membiayai pencapresannya.
Megawati menerima kedatangan sekitar 60 pengusaha di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2014) malam. Acara ini digelar berdasarkan permintaan para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya memaparkan mengenai platform partai dan sejumlah program ketika PDI-P menang dalam pemilu dan berkuasa. Ia tak menampik bahwa ada keinginan dari para pengusaha untuk membantu PDI-P.
Tjahjo mengatakan, tamu yang hadir pada malam itu ada sekitar 75 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 orang merupakan pengusaha muda yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta. Menurut Tjahjo, pertemuan ini sepenuhnya diinisiasi oleh para pengusaha.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.