Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/03/2014, 12:19 WIB


KOMPAS.com
- EMPAT kali ikut pemilu, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia konsisten mengandalkan kalangan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Di sini keunikan sekaligus kekuatan PKPI dibandingkan dengan partai lain dalam menghadapi Pemilu 2014.

Keunikan PKPI dapat dilihat dari latar belakang para calon anggota legislatifnya yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR. Sebanyak 37,5 persen caleg PKPI berusia di atas 50 tahun. Porsi tersebut konsisten sejak ikut Pemilu 2009. Persentase caleg ini melebihi proporsi caleg partai lain. PKPI merangkul caleg ”senior” untuk ikut menopang pilar organisasi.

Menariknya, dari caleg senior itu, pada Pemilu 2009, sebanyak 8,9 persen purnawirawan TNI. Meski pada Pemilu 2014 kali ini proporsinya turun jadi 6,5 persen, angka itu tetap yang paling tinggi di antara partai lain.

Faktor usia senior dan purnawirawan makin menguatkan tradisi PKPI. Pendiri dan ketua umumnya pun purnawirawan, yakni almarhum Jenderal (Purn) Edi Sudradjat. Kini PKPI dipimpin Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Dewan penasihat partai ini pun berlatar militer, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Kekuatan mantan petinggi militer semestinya jadi energi PKPI untuk menyusun strategi menghadapi Pemilu 2014.

Hingga kini, kepengurusan PKPI di lini atas cukup banyak didominasi purnawirawan. PKPI senantiasa menempatkan ketua umumnya dari kalangan militer, kecuali pasca meninggalnya Edi Sudradjat yang kemudian dijabat Meutia Hatta.

Para purnawirawan ini tidak hanya menjadi caleg. Mereka ikut membantu PKPI menjadi juru kampanye (jurkam). Terdapat delapan purnawirawan jenderal TNI yang menjadi jurkam PKPI. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Letjen TNI (Purn) Yusuf Kartanegara, Mayjen (Purn) Syaiful Sulun, Mayjen TNI (Purn) Haris Sudarno, Mayjen TNI (Purn) Monang Siburian, Mayjen TNI (Purn) Mashudi Darto, dan Brigjen TNI (Purn) Victor Phaing. Hanya Victor Phaing yang pernah menjadi caleg pada Pemilu 2009. Saat itu dia mencalonkan di daerah pemilihan Kalimantan Tengah I dan memperoleh 4.666 suara.

Selalu ikut pemilu

Setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, perjuangan PKPI justru tidak berhenti. Dalam waktu hanya sebulan, PKPI harus secepatnya menyiapkan diri menyusun daftar caleg. Meskipun waktunya relatif singkat, PKPI mampu menghimpun 539 caleg.

Tantangan selanjutnya, lolos parliamentary threshold. Sutiyoso mengaku cukup optimistis, apalagi PKPI membentuk poros PKPI yang terdiri atas 13 partai politik yang gagal menjadi peserta Pemilu 2014.

Prestasi PKPI menempatkan calegnya di DPR termasuk minim, tetapi kinerja partai itu dalam meraih suara perlu diapresiasi. Pada Pemilu 1999, PKPI memperoleh 1.065.810 suara, 4 kursi DPR, 26 kursi DPRD, dan 178 kursi DPRD II.

Pemilu 2004, PKPI mendapat 1.424.240 suara dan meraih satu kursi DPR. Pemilu 2009, PKPI memperoleh 934.892 suara, tetapi gagal memperoleh kursi di DPR. Meskipun demikian, di tingkat DPRD I, partai ini mampu memperoleh 11 kursi dan di tingkat DPRD II memperoleh 195 suara.

Modal kekuatan organisasi yang dimiliki PKPI adalah eksisnya kepengurusan dan kader di 33 DPP tingkat provinsi, 344 DPK tingkat kota/kabupaten, 3.300 DPC tingkat kecamatan, dan 19.985 DPD tingkat desa atau kelurahan. Pengalaman ikut dalam tiga pemilu, jaringan, dan ditopang mantan petinggi militer membuat PKPI masih punya harapan. (TOPAN YUNIARTO/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com