Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pemerintah soal Dana Mitra PPL, Ketua Bawaslu Sebut Mendagri Mencla-mencle

Kompas.com - 26/02/2014, 14:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menilai pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tidak konsisten soal kebijakan pendanaan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pasalnya, rencana tersebut sudah disepakati sejak lebih dari setahun yang lalu, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan.

"Untuk kebijakan Mitra PPL, sedang dikafani. Tidak ada ketegasan pemerintah. Saya harus katakan, pemerintah yang tidak tegas. Bawaslu siap saja," ujar Muhammad seusai diskusi "Pemilu Berkualitas" di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, dalam rapat antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR dan Kemendagri setahun yang lalu, semua pihak sepakat bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana untuk membiayai honor Mitra PPL pada Pemilu 2014.

Dalam rapat itu, katanya, diputuskan Kemendagri menjadi lembaga sektor utama yang menyusun peraturan presiden (perpres) soal Mitra PPL. "Kemendagri bersama Bawaslu. Tapi Kemendagri yang jadi leading-nya. Tapi sekarang mentah begini. Kami sayangkan itu," ujar Muhammad.

Menurutnya, Mendagri Gamawan Fauzi tidak konsisten terkait pernyataan menunggu tanggapan Bawaslu soal Mitra PPL dan dana saksi parpol. "Itu yang saya bilang mencla-mencle. Keputusan rapat kan tidak begitu," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak lagi berharap pemerintah akan memperjuangkan dana Mitra PPL. "Kami sudah tidak berharap lagi. Kalau saksi parpol sudah dikubur, saya katakan, Mitra PPL sedang disiapkan untuk dikubur," ucapnya.

Seperti diberitakan, Negara akhirnya batal membiayai honor saksi partai politik dan mitra PPL Pemilu 2014 melalui APBN. Alasannya, hari pemungutan suara sudah sangat dekat. Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, sudah tidak ada lagi rapat pembahasan mengenai dana saksi dan mitra PPL.

Ia mengatakan, jika kebijakan itu dipaksakan, sementara hari pemungutan suara semakin dekat, pihaknya khawatir justru tidak akan terlaksana dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com